Peneliti Sebut Dua Cara Ini Bisa Hentikan Revisi UU KPK, Semua Tergantung Presiden

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas, menyebutkan, usulan pemerintah mengenai revisi UU KPK masih harus disesuaikan dengan pendapat fraksi-fraksi di DPR. Untuk itu, rapat panitia kerja (panja) revisi UU KPK akan dilanjutkan pekan depan.

"Karena Pak Menkumham lagi berada di luar kota. Ada beberapa substansi yang merupakan usulan pemerintah yang masih harus kita sesuaikan dengam pendapat fraksi-fraksi," lontarnya, Jumat (13/9/2019) di kompleks parlemen Senayan.

Ia mengatakan, ada beberapa poin yang amat substantif dari usulan pemerintah. Poin-poin tersebut masih harus memerlukan pembahasan lebih dalam.

Dikatakan, dalam kerangka pembahasan ini, panja mendengarkan semua aspirasi dari semua kelompok masyarakat. Namun ia belum bersedia menyebutkan poin apa saja yang sudah dibahas dalam rapat hari ini.

Supratman yang juga Ketua Panja Revisi UU KPK itu mengatakan, rapat akan dilanjutkan hari Senin (16/9/2019) besok.

"Saya belum bisa memberikan apa yang sudah selesai karena ini sifatnya masih panja. Kita berharap dalam waktu-waktu ke depan seperti apa keinginan fraksi-fraksi dan pemerintah dalam pembahasan RUU tentang KPK ini kita akan sampaikan ke teman-teman media," lontarnya ketika itu. ***