riau24

Pakai Jutaan Dolar Dana Publik Untuk Acara Mewah, Penobatan Kaisar Jepang Dikritik

20 Oct 2019 | 17:32 WIB
Penobatan Kaisar Jepang Naruhito mendapat kritik gara-gara pakai pendanaan publik (foto/int) R24/riki Penobatan Kaisar Jepang Naruhito mendapat kritik gara-gara pakai pendanaan publik (foto/int)

RIAU24.COM -  MINGGU 20 Oktober 2019, Rencana acara penobatan Kaisar Jepang Naruhito mendapat kritik. Pasalnya acara penobatan yang dilakukan juga syukuran Daijosai yang sakral itu memakai pendanaan publik.

Seperti dilansir dari Okezone, Kaisar Naruhito menggantikan posisi ayahnya, Kaisar Akihito yang turun tahta. Kemudian pemerintah Jepang menyisihkan dana jutaan dolar untuk momen itu, khususnya untuk acara mewah pada Oktober yang akan menarik tamu-tamu penting dan kepala negara dari seluruh dunia.


BACA JUGA : Balas Kamatian Komandan Jihat Islam, 190 Roket Dari Gaza Bombardir Israel




Kabarnya pemerintah Jepang telah menyisihkan USD64 juta (sekira 6,9 miliar yen) dana kabinet untuk acara-acara tersebut. Dengan sisanya dibagi antara rumah tangga kekaisaran, yang didanai oleh uang pembayar pajak, agen polisi nasional, dan kementerian luar negeri dan pertahanan.

Tetapi para kritikus mengatakan kedua upacara itu secara efektif adalah upacara keagamaan, dan dilarang menggunakan pendanaan publik karena melanggar aturan mengenai pemisahan antara urusan kenegaraan dan kepercayaan yang diamanatkan secara konstitusi.

space

BACA JUGA : Gajah Osama bin Laden yang Mengamuk Tewaskan Lima Orang Akhirnya Tertangkap


"Ritual Daijosai tidak lebih dari upacara Shinto. Memakai pendanaan publik, melanggar prinsip memisahkan politik dari agama ... dan melanggar kebebasan berkeyakinan," kata Gereja Persatuan Kristus di Jepang, sebuah kelompok Protestan terkemuka, lewat sebuah pernyataan awal tahun ini yang dilansir AFP, Minggu (20/10/2019).

Di bawah konstitusi masa perang Jepang, kaisar berstatus "suci dan tidak dapat diganggu gugat", ia adalah komandan tertinggi angkatan darat dan laut dan dipanggil sebagai kekuatan pendorong pasukan Jepang di medan perang di seluruh Asia.

Setelah kekalahan Jepang, beberapa pihak merasa keluarga kekaisaran harus dihilangkan sama sekali. Kemudian, pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat (AS) mencabut kekuasaan politik kaisar, mengabadikan perannya yang terbatas sebagai simbol negara di konstitusi yang baru.

Konstitusi juga menetapkan bahwa "Negara ... akan menahan diri dari pendidikan agama atau kegiatan keagamaan lainnya", sebuah kritik yang mengatakan bahwa pemerintah akan melanggar dengan mengalokasikan uang publik untuk ritual kekaisaran tahun ini.

Kritik tidak hanya datang dari kalangan Kristen, tetapi juga dari biksu Budha sampai profesor universitas.

Meski begitu, Putra Mahkota Akishino membela dan mengatakan bahwa upacara Daijosai merupakan ritual Shinto, efeknya sangat besar pada masyarakat Jepang secara umum. "Tetapi kedua upacara itu sangat besar dalam hal ukuran dan pengeluaran, serta perhatian media, sehingga mereka memiliki dampak yang sangat besar pada masyarakat,” sebut Akishino.

Pemerintah mengatakan ritual itu adalah "acara publik" dan karenanya layak untuk didanai dengan dana publik. Dan pengeluaran tidak akan berjumlah kecil mengingat pengeluaran untuk semua upacara terkait penobatan mencapai hingga 16 miliar yen.

Penulis: R24/riki





Loading...