Fitra Riau Minta Syamsuar Hapus Usulan Kunker Anggota Dewan Keluar Negeri
RIAU24.COM - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau meminta Gubernur Syamsuar untuk menghapus usulan kunjungan kerja (Kunker) DPRD Riau keluar Negeri di APBD 2020 yang saat ini tengah dibahas. Hal ini dimintanya karena kegiatan tersebut tidak berdampak apapun dalam peningkatan kinerja dan kepentingan pembangunan daerah.
"Guna untuk efesiensi anggaran pada tahun 2020, pemerintah dalam hal ini gubernur Riau Syamsuar harus berani menghapus usulan kunker luar negeri yang diajukan oleh anggota dewan Riau, karna Fitra menilai, kegiatan tersebut tidak berdampak apapun dalam peningkatan kinerja dan kepentingan pembangunan daerah, " kata Deputi Fitra Riau, Tarmizi melalui keterangan tertulisnya kepada Riau24.com. Jumat 15 November 2019.
Tarmizi mencatat di tahun 2019, DPRD Riau menganggarkan belanja perjalanan dinas dewan mencapai Rp401,8 miliar. Jumlah itu masuk didalamnya biaya kunjungan kerja anggota DPRD Riau sebesar Rp167 miliar, baik untuk kunker dalam dalam dan luar daerah, maupun kunker keluar negeri. Sementara untuk biaya kunjungan luar negeri sendiri dianggarkan sebesar Rp16 miliar tahun 2019 ini. Dari anggaran yang cukup besar itu hasil yang didapatkan tidak sesuai harapan.
"Jadi pada prinsipnya kegiatan kunker perlu dilakukan oleh setiap pemda, baik eksekutif maupun DPRD dalam menunjang kinerja dewan itu sendiri, namun yang harus diperhatikan bersama adalah efektifitas dari kegiatan kunker tersebut, karna sampai saat ini publik di Riau belum mendapatkan informasi secara lengkap apa saja yang dihasilkan oleh anggota dewan Riau dari hasil kunker keluar negeri yang dilakukan setiap tahuhnya itu, " jelasnya.
Bahkan lanjut Dia, Fitra Riau, pernah melakukan akses informasi kepada sekretariat DPRD Riau untuk mendapatkan informasi terkait rincian tujuan dan hasil kunker keluar negeri tersebut, serta realisasi penggunaan anggarannya, tapi sayang hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui apakah kunker tersebut berdampak dalam meningkatkan kinerja dewan, seperti tidak ada kebijakan yang dilahirkan oleh dewan Riau dari kunker keluar negeri tersebut.
"Di APBD 2020 yang tengah disusun ini Fitra berharap kualitas perencanaan anggaran tahun 2020 jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, mengingat kondisi Riau masih tertinggal dari berbagai aspek, seperti pelayanan Pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan masyarakat Riau itu sendiri, " jelasnya.
