RIAU24.COM - Isu Pemindahan ibukota ke luar Pulau Jawa, telah menjadi isu hangat sejak beberapa hari terakhir. Namun wacana itu dikritik ekonom senior, Rizal Ramli.
"Rakyat hari ini tidak perlu ibukota baru, tapi butuh presiden baru, terima kasih," ujarnya kepada wartawan, usai mengikuti Peringatan Hari Buruh se-Dunia (May Day) 2019 bersama capres Prabowo Subianto, di Tennis Indoor Senayan, Rabu 1 Mei 2019.
Baca juga: Lagi, Nama Baim Wong Dicatut Terkait Modus Penipuan Berkedok Giveaway
Hal senada juga dilontarkan Presiden Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Saiq Iqbal. Menurutnya, pemindahan ibukota belum dibutuhkan. Sehingga anggaran sebesar Rp400 triliun yang akan digunakan untuk memindahkan ibukota tersebut, lebih baik digunakan untuk kesejahteraan rakyat, terutama buruh.
"Bagi kami kaum buruh (wacana pemindahan ibukota) tidak terlalu urgent, its not necessary, tidak terlalu dibutuhkan. Saya dengar informasinya dananya aja Rp400 triliun, kan lebih baik untuk kesejahteraan," ujarnya, dilansir detik.
Menurut Said Iqbal, dengan dana sebesar itu, pemerintah bisa saja mengintervensi pasar, sehingga harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, bisa ditekan.
Baca juga: Transaksi Janggal di Kemenkeu Capai Rp 349 T, PPATK Sebut Bukan Korupsi tapi TPPU
"Lakukan intervensi pasar buat turunkan turunkan harga dasar listrik. Itu Rp400 triliun kan 25 persen dari APBN itu, sia-sia. Kesejahteraan lebih penting," ingatnya.
Sebelumnya, wacana pemindahan ibukota negera itu dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), belum lama ini. Kebijakan ini untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan pembangunan.
Rencananya, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa diperkirakan terlaksana pada 2030. Hal itu dengan catatan implementasi dikerjakan mulai tahun 2020. ***
