RIAU24.COM -  Senin 15 Juli 2019, Kemenag bersama Kemkominfo tengah mengkaji program umroh digital. Apalagi pemerintah Indonesia sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan Arab Saudi. 

Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Riau, Dede Firmansyah tegas menolak atas kebijakan pemerintah melakukan kerjasama program umroh digital tersebut. "Katanya baru mau dikaji, tetapi sudah lebih dulu Memorandum of Understanding (MoU) dengan Arab Saudi. Bagaimana ini?" sebut Dede.

zxc1

Bagi Ketua Asita Riau, Dede Firmansyah kebijakan pemerintah tersebut justru akan merugikan banyak pihak, khususnya para pengusaha travel umroh. "Seharusnya pemerintah itu memperhatikan pengusaha perusahaan biro perjalanan, dengan merangkul dan bekerjasama. Bukan malah membesarkan usaha yang sudah besar," kata Dede.

zxc2

Walau program itu masuh belum diterapkan, hanya saja program pemerintah itu sudah menjadi ancaman besar dan nyata bagi pengusaha Biro Perjalanan Wisata yang konsen ke Umroh. Sebab bisa bikin pengusaha bangkrut dan gulung tikar, karena semua kebijakan sudah diambil oleh pemerintah. 

Ketua Asita Riau, Dede Firmansyah berharap, pemerintah mau langsung turun ke bawah untuk bisa merangkul dan mendengarkan para pengusaha travel agen agar bisa naik kelas. "Bagaimana kita bisa berusaha, kalau semua sudah diambil alih pemerintah," keluhnya. 

Dengan begitu pemerintah dapat mendorong dan mendukung tumbuh kembangnya para pengusaha travel khususnya yang fokus di haji dan umroh. Sehingga tidak mematikan usaha dan membuat travel agent malah gulung tikar.