riau24

Tinjau Kondisi Karhutla, Empat Pejabat Pusat Gunakan Dana ini Untuk Datang ke Riau

13 Aug 2019 | 15:54 WIB
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo saat jumpa pers di VIP Lanud Roesmin Nurjadin R24/ibl Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo saat jumpa pers di VIP Lanud Roesmin Nurjadin

RIAU24.COM - Deputi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Tarmizi mengatakan kedatangan empat pejabat pusat ke Riau, ada anggaran khusus yang disediakan untuk sampai ke Riau.

Dia mengatakan, anggaran khusus tersebut diambil dari pos anggaran bencana. Untuk diketahui, keempat pejabat pusat itu adalah Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Kepala BNPB Letjen Doni Munardo.

BACA JUGA : UIR-Pemkab Kampar Sepakat Majukan Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat


Keempat pejabat tersebut datang ke Provinsi Riau untuk meninjau secara langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Setiba di Riau, mereka juga melakukan kunjungan ke Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau.

"Untuk kegiatan kunjungan kerja koordinasi dan segala macamnya, pejabat ke daerah itu biasanya menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. Karena mereka memiliki anggaran tanggung jawab bencana dan darurat. Sementara untuk di daerah, paling hanya memfasilitasi terkait keperluan saja," jelasnya, 13 Agustus 2019.

space

BACA JUGA : Pertamina Blak-blakan, Ini Penyebab Kelangkaan Premium di Pekanbaru

Dia menambahkan, anggaran tersebut memiliki kesamaan dengan struktur APBN dan APBD yang sama-sama dapat dipergunakan untuk bencana.

Sedikit informasi, di tahun 2019 ini, alokasi anggaran BNPB sebesar Rp610 miliar untuk kebutuhan bencana seluruh Indonesia. Angka itu dianggap kecil karena idealnya Pemerintah Pusat harus menganggarkan Rp2 triliun.

Penulis: R24/ibl





Loading...