Ini 8 Tuntutan DPRD Papua dan Papua Barat ke Jokowi, Nomor 6 Terkait Pelanggaran HAM

RIAU24.COM -  Forum Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan se-Papua dan Papua Barat menyampaikan delapan tuntutan terkait situasi Papua kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditindaklanjuti.

Surat tuntutan itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Selasa (24/9).

Menurut Ferdinando, delapan tuntutan yang pihaknya sampaikan berbeda dari 61 tokoh Papua yang sebelumnya sudah bertemu Jokowi beberapa waktu lalu dengan difasilitasi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

"Apa yang disampaikan tokoh-tokoh itu pada prinsipnya baik. Tinggal hanya disayangkan adalah minimal melakukan komunikasi konsolidasi kepada semua stakeholder di sana. Pemerintah ini kan ada wakil pemerintah pusat di daerah, dan ada DPRD sebagai representasi rakyat," kata Ferdinando di Kantor Staf Kepresidenan, seperti dilansir cnnindonesia.

Ia berharap tuntutan yang diajukan para wakil rakyat di Papua ini bisa diakomodir pemerintah pusat karena merupakan aspirasi rakyat Papua. "Sehingga apa yang disampaikan itu bukan sepotong-potong, tapi lengkap persoalan yang terjadi di tanah Papua," ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku telah menerima delapan tuntutan dari forum pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Papua dan Papua Barat. Ia berjanji segera menyampaikan tuntutan itu kepada Jokowi. "Dari teman-teman anggota DPRD tadi menyampaikan poin-poin yang akan disampaikan ke presiden melalui saya, dan nanti segera akan kami sampaikan kepada bapak presiden," ujarnya.