Mengapa Susi Pudjiastuti Tidak Dipilih Jokowi Jadi Menteri? Kata Dahlan Iskan Ini Alasannya

RIAU24.COM -  JAKARTA - Meski dianggap publik punya kinerja sangat bagus, namun Susi Pudjiastuti tidak dipilih Jokowi jadi menteri lagi. Hal ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar, apa salah Susi sebenarnya?

Informasi yang beredar, Susi tidak diangkat jadi menteri karena sulit diajak koordinasi oleh Menkonya. Perintah Menko sering diabaikan. Bahkan rumornya tidak mau diajak ikut rapat.

“Susi dikenal sangat berprinsip. Nasionalis. Juga sangat berprestasi. Boleh dikata penangkapan ikan oleh perahu asing tidak ada lagi. Ikan menjadi begitu banyak di laut,” kata mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan dalam tulisannya berjudul ‘Kabinet Bagus’, seperti dilansir pojoksatu.id, Kamis (24/10/2019).

Tapi, kata Dahlan,  pusat ikan di Bitung menjerit. Tidak dapat ikan. Demikian juga pusat ikan lainnya. "Ikan memang menjadi banyak. Tapi untuk apa kalau tidak ditangkap? Begitu gurauan yang meluas," tulis Dahlan.

Meski tak lagi diangkat jadi menteri Kelautan dan Perikanan, Susi mengaku tetap senang karena penggantinya bukan orang asing. Penggantinya adalah Edhy Prabowo, mantan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra.

“Pak Edhy bukan orang asing. Tapi orang yang biasa saya ketemu, sebulan sekali di DPR, kami saling WA, minum kopi bareng, saya sangat senang,” kata Susi Pudjiastuti saat memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan di Gedung Mina Bahari V, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2019.

Menurut Susi, kekhawatiran bahwa kinerja KKP yang baik selama ini tidak akan menurun di tangan Edhy Prabowo. “Pak Edhy bukanlah orag lain, bukan orang asing untuk KKP. Sekjen, Dirjen sudah biasa ketemu Pak Edhy, sampai eselon III juga sering rapat kerja dengan Pak Edhy Prabowo,” ujar Susi Pudjiastuti.

Sebelum menjadi menteri, Edhy Prabowo tercatat menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR periode 2014-2019. Komisi IV ini membidangi pertanian, kehutanan, maritim atau kelautan dan perikanan, serta pangan. Komisi ini menjadi mitra KKP di DPR.***