"Contoh kecilnya penyediaan bahan bakar subsidi untuk nelayan. Hingga saat ini, nelayan di Meranti masih menggunakan BBM non subsidi dengan harga yang cukup mahal. Padahal di Meranti cukup banyak APMS dibangun," ujarnya. 

Kemudian, soal kawasan tangkap nelayan yang  beralihfungsi menjadi area konsesi perusahaan, transportasi laut, dan menurunnya daya dukung oleh pencemaran limbah serta perambahan mangrove hingga rumitnya regulasi perizinan kapal nelayan. Semu faktor tersebut menjadi kendala nelayan untuk bangkit dari kemiskinan.

"Sebagai wadah nelayan, kami akan menyampaikan keluhan-keluhan nelayan tersebut ke pemerintah daerah hingga pusat. Sebagai mitra pemerintah, HNSI juga bakal membantu pemerintah dalam hal pengawasan, pendampingan hingga pelaksanaan program-program pemerintah untuk nelayan," ujarnya.