riau24

DPRD Kota Dumai Sampaikan Aspirasi Ketidakadilan Pemerintah Pusat?

Sabtu, 25 Januari 2020 | 18:55 WIB
Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syahrul Aidi Maazat (foto/int) R24/bis Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syahrul Aidi Maazat (foto/int)

RIAU24.COM - JAKARTA- Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syahrul Aidi Maazat menyebutkan, bahwa ada perlakuan yang kurang adil yang dirasakan masyarakat Riau oleh pemerintah pusat.

Menurut Syahrul, sebagaimana disampaikan perwakilan Anggota DPRD Kota Dumai, Riau, masyarakat Riau mengeluhkan adanya pembagian yang tidak adil atas pembangunan infrastuktur serta dana bagi hasil antara daerah dengan pusat.


BACA JUGA : Menteri Luhut Binsar Sebut Corona tak Tahan Panas di Indonesia, IDI Malah Sebut Begini




"Saya mewakili Komisi V DPR RI, kemarin menerima rombongan dari Komisi IV DPRD Provinsi Riau yang membidangi infrastuktur. Pada intinya, banyak aspirasi dan keluhan yang di sampaikan kami," ujar Syahrul, kepada wartawan, Sabtu (25/1/2020).

Syahrul menyebutkan, jika dilihat dari sumbangan devisa yang diberikan Riau ke Pusat dengan yang diberikan Pusat ke daerah, sangat-sangat tidak seimbang.

"Banyak contoh, rusaknya jalan Nasional di Riau yang hingga kini juga belum terselesaikan. Itu salah satunya," tegasnya.

BACA JUGA : Said Didu Kritik Yasonna Soal Pembebasan Napi Karena Corona, Netizen: Waspada!



Dirinya pun menyebutkan, akan membahas aspirasi tersebut di rapat resmi Komisi V serta akan menyampaikannya ke Kementerian terkait.

Sementara itu, perwakilan Anggota DPRD Riau menjelaskan, pihaknya menuntut agar  Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, tidak menganaktirikan Provinsi yang kaya akan minyak itu.

"Melalui Migas, itu hampir 30 persen devisa dari Riau untuk APBN. Kami menuntut jangan sampai Riau jadi anak tiri. Anggaran untuk Infrastuktur yang kami terima tidak seimbang. Kami terkadang merasa iri dengan Provinsi lain yang mendapat porsi lebih banyak, meski tidak banyak menyumbang ke pusat," pungkasnya. (R24/Bisma)

Penulis: R24/bis

DPR Komisi


Loading...