RIAU24.COM -  Setelah menggelar deklarasi di Jakarta, Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang (APJP) Migas Indonesia, kembali menggelar kegiatan serupa di Bumi Lancang Kuning. Deklarasi kali ini terhitung istimewa, karena di lokasi sumur minyak tertua di Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Selasa 28 Januari 2020.

Usai deklarasi, Ketua Umum DPN APJP Migas Indonesia, Helfried Sitompul mengungkapkan, banyak hal yang akan berusaha diwujudkan pihaknya. Khususnya bagaimana meningkatkan peran serta kontraktor migas lokal. 

Dipilihnya lokasi sumur minyak tertua di Minas, menurutnya memiliki makna istimewa. Selain ingin mengungkap sejarah pengelolaan migas di Bumi Lancang Kuning yang sudah berusia 80 tahun lebih, hal itu juga berkaitan dengan upaya pihaknya ikut berpartisipasi dalam menciptakan bisnis migas yang lebih memberikan priorita kepada kontaktor lokal. 

Selain itu, kegiatan ini juga tidak terlepas dengan bakal dialihkannya pengelolaan Blok Rokan sebagai penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) kepada Pertamina pada tahun 2021 mendatang, yang saat ini telah menjelma menjadi isu utama di kalangan pegiat bisnis migas di Tanah Air.

"Intinya, kita ingin kontraktor lokal lebih diakomodir pemerintah," ujarnya didampingi Wakil Ketua Umum, Aris Aruna (Ketua Forum Peduli Migas Riau) dan Marnalom Hutahean (Ketua Apindo Bengkalis), Sekretaris Jendral Azwir Effendi (Ketua Asosiasi Kontraktor Migas Riau) dan Ketua Dewan Pertimbangan Peri Akri (Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Riau) 

Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi perhatian pihaknya saat ini terkait keberadaan kontraktor lokal. Yakni ikut menciptakan regulasi yang lebih berpihak, kesempatan kerja serta bagaimana mengeksekusi dua hal tersebut supaya tercipta sektor migas yang mendukung pembangunan nasional. 

Guna mewujudkan tekad tersebut, pihaknya segera melakukan audiensi dengan Menteri ESDM, Menteri BUMN, Kepala SKK Migas, Ketua Komisi VII DPR RI, Dirut Pertamina Hulu juga Gubernur Riau, guna membahas terkait isu besar yang akan mereka kawal tersebut.

"Kami akan melakukan audiensi langsung dengan Kementerian ESDM dan BUMN untuk meminta kepastian bagaimana nantinya setelah pengelolaan Blok Rokan ini diserahkan kepada Pertamina. Karena peralihan Blok Rokan ini isu besar," kata Helfried Sitompul yang juga mantan Ketua DPP Apindo Riau ini.

Selanjutnya, APJP Migas Indonesia juga akan berkiprah di daerah dengan membentuk Dewan Pengurus Provinsi (DPP) di Riau, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jatim serta di daerah penghasil Migas lainnya di Indonesia.

"Kami berharap keberadaan APJP Indonesia ini dapat menjadi jembatan untuk menjalin koordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah tentang bagaimana jasa penunjang migas ke depan akan dikelola lebih baik," terangnya.

zxc2
Peluang Kontraktor Lokal 

Ditambahkan Sekretaris Jendral DPN APJP Migas Indonesia, Azwir Erfendy, pihaknya akan membuktikan diri kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada operator blok migas, bahwa jasa penunjang lokal melalui asosiasi juga memiliki kompetensi yang sanggup bersaing secara sehat.

Lebih khusus, pihaknya akan mengupayakan supaya kontraktor lokal bisa memiliki peluang yang lebih besar. Hal ini juga berkaitan dengan pengelolaan Blok Rokan saat akan ditangani Pertamina nanti.

"Berdasarkan Pedoman Tata Kelola (PTK) 007 Revisi 4 yang berlaku saat ini diatur agar pengadaan barang dan jasa dengan kontrak senilai Rp10 miliar, pelaksanaan tender dilakukan di tingkat provinsi. Kita ingin agar ditambah. Kita minta Rp50 miliar ke bawah tendernya masih bisa diambil kontraktor lokal di sini. Ini yang juga akan kita sampaikan kepada Menteri ESDM," tegasnya.

Untuk diketahui, APJP Migas Indonesia diinisiasi para putra daerah Riau, yang sudah lama malang melintang di sektor Migas di Tanah Air. 

APJP Migas Indonesia dideklarasikan di Jakarta pada 18 Desember 2019. Saat ini, DPN APJP Migas Indonesia berkantor di Wisma BNI Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat. ***