riau24

Bupati HM Wardan Hadiri Rapat Peningkatan Pengendalian Karhutla di Istana Negara

Ramadana
Kamis, 06 Februari 2020 | 21:37 WIB
Bupati HM Wardan menghadiri  rapat peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karlahut) tahun 2020 di Istana Negara (foto/Rgo) R24/rgo Bupati HM Wardan menghadiri  rapat peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karlahut) tahun 2020 di Istana Negara (foto/Rgo)

RIAU24.COM - JAKARTA- Bupati HM Wardan menghadiri  rapat peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karlahut) tahun 2020 di Istana Negara, Kamis 6 Februari 2020, yang dipimpin lansung Presiden RI Ir Joko Widodo.




BACA JUGA : Belasan Rumah di M Boya Tembilahan Ludes Terbakar, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran



Dalam sambutanya Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya tak akan memberikan toleransi bagi aparat TNI dan Polri yang wilayah kerjanya tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Rapat yang dipimpin lansung Presiden RI Ir.Joko Widodo turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala BNPB Doni Monardo.

BACA JUGA : Silahturami Kamtibmas, Kapolres Inhil Kunjungi Kediaman Ketua MUI



Kepala Negara mengingatkan sekaligus menginstruksikan agar apabila ditemukan titik api sekecil apapun di suatu wilayah, maka pihak terkait diminta untuk sesegera mungkin memadamkan titik api tersebut sebelum terlanjur membesar. 

Menurutnya, pemerintah sebenarnya memiliki infrastruktur dan instrumen hingga ke tingkat bawah untuk menangani hal tersebut.

"Kita punya Babinsa, Babinkamtibmas, beri tahu mereka. Gubernur, Bupati, Wali kota, ada kepala desa, beri tahu mereka. Instrumen dan infrastruktur kita ada. Sehingga sekali lagi kalau ada api sekecil apapun segera padamkan, jangan sampai meluas dan sulit diselesaikan," tuturnya.

Jokowi kembali menegaskan ancaman yang diucapkan sejak lama terkait pencopotan jika ada kebakaran hutan dan lahan.

"Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandimnya sudah dicopot belum," kata dia.

Namun, lanjut Jokowi, hal yang sama tak bisa berlaku untuk bupati, wali kota, dan gubernur.

Sebab, para kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat. Meskipun sejatinya kepala daerah juga bertanggung jawab jika terjadi karhutla. "Kalau copot gubernur, bupati, wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja," ucap Jokowi.

Sementara itu Bupati HM.Wardan menyampaikan kesiapannya untuk membantu aparat TNI-POLRI apabila terjadi kebakaran di wilayah Inhil.

"Kita siap membantu aparat TNI-POLRI dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan Sesuai arahan Presiden RI," ini disampaikan Bupati HM.Wardan Usai Mengikuti Rapat mengatasi Karlahut di Istana Negara.

Lanjut Wardan berharap dengan dilakukannya rapat peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini bisa lebih meningkatkan kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penanganan Karlahut.

Pada dapat tersebut selain Bupati HM.Wardan turut hadir bersama Dandim 0314 dan Kapolres Inhil. (R24/Rgo)



Informasi Anda Genggam



Loading...