Tetapkan Darurat Sipil Bukan Karantina Wilayah, Prodem Tuding Jokowi Ingin Bungkam Rakyat Bicara

RIAU24.COM -  Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menilai kebijakan Presiden Joko Widodo tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti dengan darurat sipil salah kaprah. Kebijakan itu tidak hanya membunuh demokrasi Indonesia, tapi juga akan membunuh rakyat dengan dalih sedang perang melawan virus corona baru atau Covid-19.

“Pemerintah bukannya cegah penyebaran virus, tapi cegah rakyat bicara,” tuturnya seperti dilansir RMOL, Selasa (31/3).

Atas alasan itu, aktivis ProDEM kembali mengeluarkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Ini lantaran Jokowi juga tidak punya dasar yang kuat untuk menetapkan darurat sipil dan demi menjamin keberlangsungan demokrasi serta nyawa rakyat di tengah pandemik Covid-19.

“ProDEM serukan lagi Tritura. Satu, menolak darurat sipil. Dua, cegah Covid-19 dengan lockdown. Ketiga, penuhi hak hidup rakyat,” tegasnya.

Iwan Sumule menguraikan bahwa berdasarkan Perppu 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya, kondisi Indonesia saat ini sedang tidak terancam dan bahaya karena pemberontakan, kerusuhan atau huruhara, maupun bencana alam.  “Covid-19 itu pandemik, jangan ngindar tanggung jawab dan nambah kekuasaan,” sindir Iwan Sumule.

Jokowi, sambung ketua DPP Partai Gerindra itu, harus fokus bahwa yang dilawan saat ini adalah sebaran virus asal China tersebut. Jangan lantas salah arah dan kemudian membatasi hak rakyat dalam bernegara dengan darurat sipil.