RIAU24.COM - Kamis 2 April 2020, Penanganan wabah virus corona atau covid-19 di Indonesia diperkirakan akan terus berlangsung hingga ramadhan atau Idul Fitri. Bahkan muncul opsi pelarangan massal mudik Idul Fitri nantinya.

Dilansir dari Tempo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan sebut pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tak bisa melarang rakyat mudik.

zxc1

"Pertimbangan utamanya, orang kalau dilarang pun mau mudik saja. Jadi kami imbau kesadarannya saja, bahwa kalau Anda mudik pasti bawa penyakit. Hampir pasti bawa penyakit. Dan kalau bawa penyakit, di daerah bisa meninggal, bisa saja itu keluargamu. Makanya kami anjurkan tidak mudik," sebut Luhut Binsar Pandjaitan pada telekonferensi usai rapat dengan presiden, Kamis, 2 April 2020.

Pemerintahan Jokowi, menurut Luhut sudah siapkan kompensasi yakni instrumen jaring pengaman sosial (social safety net) untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang tak mudik tetap terpenuhi. "Ini supaya ekonomi tidak mati sama sekali. Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik," sebut Luhut Binsar.

zxc2

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah tambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani COVID-19. Alokasi dana itu tercantum dalam Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang dikeluarkan berbarengan dengan PP PSBB.

Anggaran sebesar Rp110 Triliun diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial (Social Safety Net) mencakup penambahan anggaran subsidi listrik, kartu sembako, dan kartu prakerja.

Presiden Jokowi intruksikan semua jajarannya untuk mempercepat implementasi insentif untuk pekerja di sektor informal. Insentif tersebut bantuan sosial, seperti kartu prakerja atau kartu sembako. (Riki)