RIAU24.COM - BENGKALIS- Pansus Pengawasan Penanganan  Covid-19 memastikan akan bekerja secara objektif dan profesional serta bebas dari kepentingan politik apapun.

Sedangkan, pada hasil akhir dari pansus ini adalah bagaimana penanganan Covid-19 di Kabupaten Bengkalis untuk tepat sasaran.

zxc1

“Tepat sasaran di sini dalam arti luas, bukan hanya dalam hal bantuan langsung kepada masyarakat. Melainkan seluruh program penanganan Covid-19, mulai dari proses penganggaran hingga realisasi dari program-progam penanganan Covid-19 yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Bengkalis,” ujar Ketua Pansus Pengawasan Penanganan  Covid-19 DPRD  Bengkalis,  Sofyan kepada sejumlah wartawan, Rabu, 13 Mei 2020.

Politikus dari Partai PDIP ini kembali menjawab soal adanya isu yang beredar bahwa pembentukan Pansus bersifat politis dengan target melengserkan Plh Bupati Bengkalis, H Bustami.

“Kalau sampai merekomendasikan seperti itu penggantian Plh tentu tidak. Tapi kalau mengkritisi itu iya, karena memang banyak muncul persoalan terkait penanganan Covid-19. Kita melihat Pemerintahan terlalu lamban dalam bersikap dan  bertindak serta kurang koordinasi. Sebagai mitra Pemerintah, tentu kita tidak bisa tinggal diam,” tegas Sofyan.

zxc2

Menurut Sofyan, justru dengan terbentuknya Pansus, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun atas nama Gugus Penanganan Covid-19 bisa lebih cepat dalam bertindak, transparan dalam mengambil segala tindakan, serta koordinasi yang baik hingga level desa/kelurahan.

Dalam hal penanganan Covid-19, Sofyan mengatakan, kondisi saat ini dihadapkan kepada validasi  data penerima bantuan Covid-19 yang masih diragukan. Kemudian proses pendistribusian bantuan yang kurang  tepat sasaran serta belum adanya kepastian seberapa APBD Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi Covid-19.

“Berbicara soal Covid-19, bukan hanya berbicara penanganan Covid-19 yang tiga bulan itu saja. Tapi setelah 3 bulan itu bagaimana, apa yang harus dilakukan untuk memulihkan ekonomi. Kekuatan APBD kita bagaimana ini yang belum kita ketahui bersama,” ucap Sofyan.

Sofyan kembali mengatakan, dalam hal ini, Pansus akan mengundang Plh Bupati Bengkalis termasuk Tim Gugus Covid-19. Dalam pertemuan tersebut Pansus akan meminta secara detail hasil rasionalisasi APBD terkait dengan tindak lanjut SKB 2 Menteri.

"Hal ini penting karena sampai saat ini DPRD belum mengetaui secara detail berapa anggaran yang dipangkas dan dari pos mana saja. Apalagi proses rasionalisasi ini sempat mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan dan berdampak pada penundaan penyaluran DAU sebesar 35 persen. Ada apa sebenarnya,” ungkap Sofyan.

Lanjutnya, dari sana nanti baru diketahui seberapa sehat APBD Kabupaten Bengkalis baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan, termasuk juga untuk keberlanjutan penanganan Covid-19.

"Kita tidak bisa berbicara program kalau kekuatan anggarannya saja tidak kita ketahui. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak dan  berharap ada dukungan penuh dari  masyarakat. Masukan sekecil apapun kalau itu untuk kesempurnaan pansus dalam bekerja, dirinya sangat mengapresiasi," katanya lagi.

"Pansus ini terbentuk karena tanggung jawab moral kita sebagai representasi dari masyarakat. Karena itu tidak salah rasanya kita mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat,” pungkasnya.