Menu

Peneliti Sebut Ini yang Akan Terjadi Jika Pemerintah Tetap Ngotot Gelar Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

Ryan Edi Saputra 17 May 2020, 22:43
Ilustrasi Pilkada
Ilustrasi Pilkada

“Yang penting juga adalah mengenai distribusi bantuan sosial. Saya melihat ini diperkirakan akan terganggu distribusinya kalau petahana yang maju itu berasal dari kepala daerah yang pecah kongsi. Misalnya kepala daerah dan wakilnya sama-sama maju," ucap Arya. 

Selain masalah roda pemerintahan, kata Arya, terdapat unsur ketidakadilan andai Pilkada dipaksakan pada Desember 2020. Pasalnya, kata dia, pelaksanaan Pilkada berlangsung ketika pandemi. 

Menurut dia, tidak sedikit program-program yang telah diterbitkan pemerintah daerah untuk membantu rakyat selama pandemi. 

Menurut dia, kandidat petahana ialah pihak yang diuntungkan secara politik dari program yang telah dibuat selama pandemi. 

"Itu tentu menjadi kurang fair bagi pendatang dan new comer karena mereka tidak punya akses kepada sumber-sumber akses finansial tersebut," beber dia. 

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penundaan Pilkada 2020, ditetapkan secara resmi waktu pemungutan suara akan digelar 9 Desember 2020. 

Halaman: 12Lihat Semua