Soal Biaya Tes Swab Corona 1,7 Juta, DPRD Riau Akan Segera Panggil Dirut RSUD Arifin Achmad
RIAU24.COM - Anggota komisi V DPRD Riau Kasir mempertanyakan biaya tes swab corona untuk masyarakat umum yang berpergian keluar kota sebesar Rp1,7 juta oleh pihak RSUD Arifin Achmad Pekanbaru provinsi Riau. Menurutnya apa yang diberlakukan pihak rumah itu sangat membebani masyarakat khususnya masyarakat miskin.
"Kalau masyarakat mampu taroklah bisa tapi kalau masyarakat kurang mampu mereka sangat terbebani, " kata Kasir. Rabu 3 Juni 2020.
Untuk itu kata Kasir, DPRD Riau akan segera memanggil pihak RSUD untuk mempertanyakan biaya tes tersebut dan bagaiamana mencari jalan keluarnya. Apakah bisa diturunkan atau bagaimana.
"Saya juga mendapatkan kabar surat sehat itu hanya berlaku 14 hari setelah itu tidak berlaku lagi. Dan jika diurus lagi akan mengeluarkan uang lagi. Artinya hal ini menjadi masalah baru lagi, khususnya masyarakat yang pulang lebih dari masa berlaku, " pungkasnya.
Ditambahkan Kasir dalam pemanggilan nanti, DPRD Riau akan mempertanyakan tentang ketentuan dan prosedur tes swab corona di RSUD Arifin Achmad, serta bagaiamana bantuan pemerintah.
Ditanya kapan pemanggilan Dirut RSUD Arifin Achmad, politisi Hanura ini mengatakan akan memanggil secepatnya. "Hari ini kita rapat internal terkait kegiatan komisi V di bulan Juni dan kemungkinan setelah itu, "tuturnya.
Sementara itu Direktur Ruman Sakit Nuzelly saat dikonfirmasi membenarkan biaya 1,7 juta untuk tes swab bagi masyarakat umum yang berpergian. Ia beralasan dipatok tarif segitu tujuanya untuk membatasi warga keluar masuk Riau.
"Jadi, dengan dipasang tarif, agar membatasi orang bepergian. Kecuali memang sangat perlu untuk melakukan perjalanan," kata Nuzelly.
"Tentunya tidak semua bisa kami layani untuk pengecekan Swab ini, karena harus berdasarkan prosedur seperti yang mempunyai surat keluar izin keluar masuk (SIKM)," tegasnya.
Menurutnya tarif yang diberlakukan ini tidak hanya di Riau saja tapi beberapa provinsi juga mematok tarif untuk uji swab seperti Kalimantan sebesar Rp2, 3 juta. Sulawesi 2,1 juta.
"Jika memang kita akan dipanggil hearing oleh Dewan kita siap untuk menjelaskannya, "tutupnya.
