Cina Memperingatkan Inggris Terkait Campur Tangan Dalam Urusan Hong Kong, Ini yang Akan Dilakukan Negara Tersebut
RIAU24.COM - China telah memperingatkan Inggris tentang campur tangan dalam urusan Hong Kong setelah bekas kekuasaan kolonial tersebut berjanji untuk memberikan perlindungan kepada penduduk setempat yang mungkin meninggalkan kota jika undang-undang keamanan kontroversial disahkan.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menulis dalam sebuah opini pada hari Rabu bahwa ia akan menawarkan jutaan visa Hong Kong dan kemungkinan rute menuju kewarganegaraan Inggris jika China memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang direncanakan yang disetujui oleh parlemen minggu lalu. Kementerian luar negeri Cina menuduh Inggris memiliki mentalitas kolonial dengan hubungan historisnya dengan Hong Hong yang berasal dari "perjanjian yang agresif dan tidak setara".
"Kami menyarankan Inggris untuk mundur dari jurang, meninggalkan mentalitas Perang Dingin dan pola pikir kolonial mereka, dan mengakui dan menghargai kenyataan bahwa Hong Kong telah kembali" ke China, juru bicara kementerian luar negerinya, Zhao Lijian mengatakan dalam sebuah jumpa pers reguler pada hari Rabu .
Zhao mengatakan London harus "segera berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri Cina, atau ini pasti akan menjadi bumerang". Amerika Serikat dan Inggris telah membuat marah Beijing dengan kritik mereka terhadap peraturan perundang-undangan keamanan nasional yang direncanakan yang dikhawatirkan oleh para pengkritik akan menghancurkan kebebasan terbatas kota semi-otonom itu.
Seperti dilansir dari Al Jazeera, yang melaporkan dari ibukota, Beijing, mengatakan: "Kami telah mendengar bahasa ini sebelumnya ketika China menanggapi pernyataan dari AS tetapi tampaknya Inggris sekarang juga berada dalam buku-buku buruk kementerian luar negeri China."
Hong Kong telah diguncang oleh protes besar-besaran pro-demokrasi selama berbulan-bulan dan sering kekerasan. Beijing mengumumkan rencana untuk memperkenalkan undang-undang keamanan nasional yang mencakup pemisahan diri, subversi kekuasaan negara, terorisme, dan campur tangan asing.
