Muchdi PR 'Kudeta' Tommy Soeharto Sebagai Ketua Partai Berkarya, Pakar Hukum Ingatkan Yasonna Laoly Agar Tak Lakukan Hal Ini

Satria Utama
Senin, 13 Juli 2020 | 16:09 WIB
Tommy Soeharto membubarkan munaslub ilegal R24/saut Tommy Soeharto membubarkan munaslub ilegal

RIAU24.COM -  Pakar hukum tata negara,  Fahri Bachmid menilai Musyawarah Luar Bisa (Munaslub) Partai Berkarya pada 11 Juli 2020 dan penunjukan Muchdi Purwoprandjono sebagai ketua umum merupakan gerakan ilegal. Hal itu tidak sesuai dengan mekanisme internal partai yang diatur dalam AD/ART.

"Saya tidak membela siapapun. Saya berbicara sesuai kapasitas saya di bidang hukum tata negara. Saya kira Munaslub Partai Berkarya itu adalah upaya untuk mendelegitimasi kepemimpinan DPP Partai Berkarya. Itu tidak sah. Itu melawan hukum dan tidak bisa dibenarkan secara hukum," ujar mantan pengacara Joko Widodo-Maruf Amin itu saat dihubungi, Senin (13/7).

Baca juga: Siap-siap! Puluhan Channel TV Ini Bakal Berhenti Siaran di Indonesia

Menurutnya, segelintir atau sekolompok orang yang mengatasnamakan partai apalagi mereka sudah dipecat, mereka tidak bisa menggelar Munaslub. Jika tetap ngotot menggelar Munaslub maka pengurus DPP berhak membubarkan kerena mereka melakukan manuver yang tidak sesuai dengan mekanisme internal partai.

"Makanya langkah pembubaran yang dilakukan pengurus DPP Berkarya itu sudah tepat karena itu dianggap merusak dan menciptakan instabilitas politik dan segala macam," kata Fahri Bachmid seperti dilansir RMOL.

Dia menegaskan dalam alam demokrasi tidak diperbolehkan menggunakan cara ugal-ugalan, melainkan harus sesuai dengan mekanisme dan aturan main. Dengan begitu, demokrasi yang dijalankan menghasilan demokrasi yang sehat pula.

"Berdemokrasi itu harus dengan cara-cara yang sehat. Kalau dengan cara yang semaunya seperti itu ingin melengserkan kepengurusan tertentu di tengah jalan itu bertentangan dengan kaidah-kaidah demokrasi," sebut Fahri Bachmid.

Baca juga: Sophia Latjuba Unggah Foto Peluk Calon Menantu, Netizen Langsung Sebut Begini

Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia Makassar ini menegaskan, Kemenkumham tidak bisa mengesahkan susunan kepengurusan Partai Berkarya hasil Munaslub yang ditenggarai menyalahi aturan perundang-undangan dan AD/ART partai.

"Pemerintah sebagai pembina ideologi partai atau pembina politik nasional harus selektif sehinga menolak. Kalau begitu nanti orang bisa seenaknya mengatasnamakan partai lalu pergi mendaftar lalu pemerintah mengakomodir. Itu tidak sehat dalam sistem politik dan hukum nasional kita. Jadi partai itu pemerintah mengesahkan harus sesuai dengan UU 2/2011 tentang perubahan atas UU 2/2008 tentang Partai Politik. Jadi ada syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi secara teliti dan objektif," tutur Fahri Bachmid.

Fahri Bachmid juga menegaskan, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto tidak salah jika menempuh langkah hukum untuk melaporkan pihak-pihak yang menggelar Munaslub Partai Berkarya kepada lembaga penegak hukum. Karena pihak-pihak yang menggelar Munaslub tersebut sudah dipecat dari susunan kepengurusan partai dan mereka tidak berhak mengatasnamakan partai, menggunakan seragam dan lambang partai.***


Informasi Anda Genggam


Loading...