Argo tidak menjelaskan, apakah tindakan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri masuk dugaan tindak pidana. Apakah itu dugaan pidana korupsi ataukah penyalahgunaan kewenangan.

Argo hanya menyebutkan, bahwa
hasil pemeriksaan sementara Prasetyo  menerbitkan surat jalan tersebut atas inisiatifnya sendiri.