Tetapi, kata Hidayat, ada bentuk  pengabaian oleh Menteri Pendidikan dalam kebijakannya atas peran dua ormas tersebut. “Pengabaian akan peran besar mensejarah Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi penggerak program pendidikan adalah suatu ketidakbijakan yang pantas dikritisi dan ditolak,” tegasnya.

Memang sampai saat ini belum diketahui apakah anggaran POP jelas atau tidak. Tetapi sebagaimana yang disampaikan dalam keluhan Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno atas ketidakjelasan.

Hidayat pun menyebutkan, Kemendikbud berhati-hati dalam menjalankan program ini. Soalnya, program ini melibatkan uang negara hingga ratusan miliar. Untuk itu, ia menekankan seleksi dilakukan secara objektif tanpa memandang asal organisasi.