Proyek Bantuan Bibit Sawit Bermasalah, Kejati dan KPK Diminta Usut Pejabat Dinas Pertanian Kuansing
RIAU24.COM - Program bantuan Bibit Sawit dan Seng Bergelombang yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kuantan Singingi pada tahun 2019 lalu ternyata sarat masalah dan terindikasi korupsi. Hal ini terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dirilis akhir Juni lalu.
Berdasarkan audit BPK tahun 2019 itu ternyata, program pengadaan Bibit Sawit unggul dan Seng Bergelombang tersebut penerima bibit sawit unggul tidak memenuhi syarat (lahannya belum siap tanam). Sedangkan bantuan seng bergelombang yang semestinya untuk melindungi tanaman sawit tidak dimanfaatkan bahkan dibiarkan bertumpuk begitu saja.
Hasil audit BPK terhadap program asal-asalan Dinas Pertanian Kuansing ini mendapat perhatian serius aktivis mahasiswa di Riau. Pada Jumat (21/08/2020), Presiden mahasiswa Unilak dan Ketua umum HMI Cabang Pekanbaru bertemu di sekretariat cabang HMI Pekanbaru membahas proyek yang diduga penuh kongkalikong dan permainan tersebut.
“Ya benar, saya bertemu dengan Ketum HMI Pekanbaru Heri di sekretariat Cabang pekanbaru membahas tentang dugaan korupsi di Dinas Pertanian Kuansing terkait pengadaan bibit sawit unggul dan seng bergelombang tidak tepat sasaran yang merugikan keuangan negara 2,1 M. Kita juga sudah baca audit BKP perwakilan Riau 2019 tersebut. Temuan ini kita sepakati akan kita tindaknlanjuti," tegas Presiden mahasiswa Unilak, Amir Harahap.
Ditambahkan Heri Kurnia, maraknya korupsi di Provinsi Riau memang sudah meresahkan dan menyengsarakan masyarakat Riau. Hal itu pula yang menjadi salah satu motivasi pertemuannya dengan Presiden Mahasiswa Unilak.
“Jadi korupsi ini dampak negatifnya sangat luar biasa, masyarakat Riau sengsara bahkan kita malu sebagai orang melayu pejabat kita banyak yang korupsi. Maka setelah mengkaji dugaan korupsi di Dinas Pertanian Kuangsing ini, akhirnya HMI Pekanbaru dan BEM UNILAK sepakat untuk mengambil sikap terkait dugaan korupsi tersebut," tandas Heri Kurnia.
