Muhammadiyah Minta Pemerintah Cuma Sertifikasi Ustadz Yang digaji Negara

RIAU24.COM -  Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menilai penceramah lepas yang berdakwah sebagai panggilan tugas agama tidak usah dibatasi apalagi pakai sertifikat segala.

"Kecuali mereka mau diangkat jadi ASN dan dapat gaji dari pemerintah" ujar Dadang lewat pesan singkat, Sabtu, 5 September 2020.

Menurut Dadang, kalangan tersebut silahkan disertifikasi oleh pemerintah. "Penceramah resmi seperti ASN pegawai Depag silakan bersertifikat," ujar dia.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI), Anwar Abbas secara pribadi menyatakan dirinya tak setuju dengan program penceramah bersertifikat ini. "Bila hal ini terus dilaksanakan dan teman-teman saya di MUI menerima (program ini), maka ketika itu juga saya Anwar Abbas tanpa kompromi menyatakan diri mundur sebagai Sekjen MUI," ujar Anwar.

Program sertifikasi penceramah dicanangkan oleh Menteri Agama Fachrul Razi sejak awal ia menjabat. Tujuannya untuk mencegah tersebarnya ajaran-ajaran provokatif dan paham-paham radikal kepada masyarakat lewat masjid-masjid atau tempat ibadah lainnya.

Sertifikasi ditargetkan berlangsung pada bulan ini. Untuk target awal, program ini bisa diikuti 8.200 penceramah. Kementerian Agama akan melibatkan sejumlah lembaga seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). MUI dan ormas Islam lainnya juga akan dilibatkan.