Menu

Israel Terancam, Pemimpin Hamas dan Hizbullah Bertemu

Riko 7 Sep 2020, 08:37
Foto (internet)
Foto (internet)

RIAU24.COM - Sekretaris Jenderal Hizbullah, Hassan Nasralla dan Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyen pada hari Sabtu kemarin, 5 September 2020 baru saja melakukan pertemuan di Lebanon. 

Kedua pemimpin pasukan anti- Israel dan Amerika Serikat (AS) itu bertemu untuk membahas tentang rencana penandatangan perdamaian atau kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini di Washington. 

Pertemuan para pemimpin anti-Israel dan sekutunya itu ditujukan untuk memperkuat poros perlawanan terhadap kekuatan Israel dan AS di negara-negara islam Timur Tengah, khususnya di Palestina.

"Kami membahas berbagai perkembangan politik dan militer terbaru di Palestina, Lebanon dan kawasan itu," kata Sekjen Hizbullah Nasrallah dikutip VIVA Militer mengutip dari Anadolu Agency, Minggu, 6 September 2020.

Tidak hanya itu, lanjut Nasrullah, Hizbullah dan Hamas juga membahas segala potensi ancaman yang akan dihadapinya pasca perjanjian normalisasi antara Israel dan UEA yang difasilitasi oleh Amerika Serikat (AS).

"Kami memperkuat kekuatan poros perlawanan dalam menghadapi semua tekanan dan ancaman. Terutama pasca kesepakatan abad ini dan proyek normalisasi Arab resmi dengan entitas perampas dan tanggung jawab bangsa terhadap itu," ujarnya.

Sebagaimana diketahui bersama, sekitar pertengahan Agustus lalu Presiden AS Donald Trump telah berhasil meyakini Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel untuk duduk bersama dan menjalin perjanjian normalisasi hubungan dua negara di Timur Tengah itu. 

Hal itu dilakukan AS terkait dengan rencana pembelian jet tempur F-35 oleh Abu Dhabi, UEA kepada AS. Amerika terikat perjanjian kerja sama industri pertahanan dengan Israel, yang disebut perjanjian Keunggulan Militer Kualitatif Israel (QME) di Timur Tengah. Perjanjian itu menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak dapat menjual senjata-senjata canggihnya kepada negara-negara di Timur Tengah tanpa persetujuan Israel.