Bappenas : Proyek Ibu Kota Baru Indonesia Ditunda Sebagai Imbas Dari Pandemi

Devi
Rabu, 09 September 2020 | 16:18 WIB
Bappenas : Proyek Ibu Kota Baru Indonesia Ditunda Sebagai Imbas Dari Pandemi R24/dev Bappenas : Proyek Ibu Kota Baru Indonesia Ditunda Sebagai Imbas Dari Pandemi

RIAU24.COM -  Pemerintah telah menunda rencana pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur karena negara itu mengalihkan prioritasnya untuk mengurangi pandemi virus corona, kata seorang pejabat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membenarkan pada Rabu bahwa rencana pemindahan ibu kota telah ditangguhkan untuk sementara, karena pandemi memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakannya. Suharso sebelumnya mengumumkan penundaan proyek bernilai miliaran dolar itu dalam rapat Selasa dengan Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan dan perbankan, seperti dilansir dari Kompas.com.

Baca juga: Ini Jawaban UAS Usai Disebut Ekstrimis oleh Singapura

“Hingga saat ini, program pemindahan ibu kota negara masih tertahan,” kata Suharso kepada anggota parlemen dalam pertemuan tersebut. Meski rencana pembangunan ditunda, Suharso mengatakan, pemerintah tetap akan melanjutkan tahapan perencanaan ibu kota baru yang akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, termasuk terkait pembangunan infrastruktur di kota-kota penyangga ibu kota provinsi Kalimantan Timur itu. Samarinda, dan kota pelabuhan Balikpapan.

Dalam rencana awal yang diumumkan tahun lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah akan memulai pembangunan ibu kota baru yang menggantikan Jakarta pada 2021.

Baca juga: Cerita Jenderal Sudirman dan Nasi Oyek

Presiden Joko “Jokowi” Widodo sebelumnya mengatakan relokasi dan pembangunan ibu kota baru - - direncanakan menjadi kota metropolis cerdas yang mendukung pertumbuhan inovasi dan industri hijau - akan menelan biaya sekitar Rp 466 triliun (US $ 31 miliar).

Menurut Kementerian Keuangan, anggaran negara akan menutupi Rp 89,4 triliun, 19,2 persen dari biaya, sedangkan Rp 253,4 triliun atau 54,4 persen akan dibiayai melalui kerja sama pemerintah dengan dunia usaha. Sisanya Rp 123,2 triliun, 26,4 persen dari biaya, akan diperoleh melalui pembiayaan swasta.

Dalam rapat dengan DPR, Selasa, Suharso juga mengusulkan anggaran Rp 1,77 triliun untuk Bappenas tahun depan, naik Rp 260,8 miliar dari sebelumnya Rp 1,5 triliun yang disetujui pada anggaran 2021. Dari anggaran tambahan tersebut, Rp 240 miliar akan digunakan untuk mendanai program-program prioritas badan tersebut, seperti inisiatif portal data yang disebut sebagai Satu Data Indonesia (One Data Indonesia) dan melanjutkan program tujuan pembangunan berkelanjutan.


Nasional
Informasi Anda Genggam


Loading...