Menu

Erick Thohir Dinilai Gagal Jalankan Tugas, Hari Ini akan Didemo Secara Serentak di 25 Provinsi

Satria Utama 22 Sep 2020, 08:29
Erick Thohir
Erick Thohir

RIAU24.COM -  Kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dinilai jeblok. Akibatnya, mantan Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin ini didesak untuk mundur oleh 25 kelompok aktivis.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, 25 kelompok aktivis tersebut akan menggelar aksi Selasa (22/9) di kantor-kantor BUMN di 25 provinsi di Indonesia.

Mereka menilai, Erick Thohir sudah gagal, baik sebagai Menteri BUMN maupun sebagai Ketua Pelaksana Komite Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Erick sudah gagal dan banyak berbuat kegaduhan. Dia harus out. Kita lihat saja banyak kegagalannya, banyak BUMN rugi seperti Pertamina, PGN, Garuda, dan PT KAI," tegas Presidium Forwat Jakarta, Sondang Hutagalung.

Hal senada ditegaskan presidium Forum Demokrasi Banten (Fordem) Banten, Akhmad Yuslizar. Yos membenarkan Fordem Banten akan menggelar aksi di sejumlah kantor BUMN di Banten.

"Rangkap jabatan, kemudian juga soal vaksin corona yang berubah-ubah. Katanya akhir tahun kemudian tahun 2021. Ada apa dengan Erick," tegas Yos seperti dilansir RMOL.

Berdasarkan rilis yang diterima redaksi, aksi ini akan diikuti secara serentak oleh 25 kelompok aktivis. Mereka adalah Forum Demokrasi Banten, Pemuda Pecinta NKRI Propinsi Lampung, Jaringan Aksi Rakyat (JARAK) Jawa Barat, Aliansi Pemuda Sumatra Utara (APSU), Forum Rakyat NTT (ForNTT), Gerakan Rakyat (GERAK) Jateng, SoRak - Jambi, Forum Aksi Peduli Kalsel, Format Jakarta.

Kemudian Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi (ARAK) Sumatra Selatan, Aliansi Rakyat Bersatu Sultra, Serikat Aksi Rakyat Sulut, Aliansi Masyarakat Sulbar, Solidaritas Pemuda Kaltim Cinta NKRI, Format Sulteng, Front Peduli Krisis Riau, Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) Jatim, Jaringan Demokrasi Aceh, Formama (Forum Masyarakat Maluku), Aliansi Makassar Menggugat, Aliansi Jogya Peduli BUMN, Aliansi Masyarakat Bengkulu, Gabungan Mahasiswa Kepri, Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Bali, dan Aliansi Rakyat Kalteng.