Pesangon PHK Diubah Dalam Omnibus Law Ciptaker, Pemerintah Sebut Beratkan Pengusaha

RIAU24.COM -  Pesangon yang diterima seorang pekerja saat dihentikan oleh perusahaan, diperkirakan akan mengalami perubahan atau berkurang dari yang telah berjalan selama ini.

Hal itu termasuk salah satu materi yang dibahas Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah, Sabtu Sabtu, 26 September 2020, saat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Seperti diungkapkan Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Elen Setiadi,  mengatakan, perubahan itu karena perhitungan pesangon yang saat ini ada memberatkan pengusaha.

Dilansir viva, ketentuan pesangon yang berlaku saat ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dalam ketentuan tersebut, pesangon PHK sebanyak 32 kali upah.

"Sangat memberatkan pelaku usaha dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi," lontar Elen.

Akibatnya, banyak pengusaha  merasa keberatan dengan perhitungan pesangon yang ada saat ini. Kondisi membuat 66 persen pembayaran pesangon tidak sesuai dengan ketentuan, 27 persen karyawan menerima lebih kecil dan hanya 7 persennya yang patuh.

Menurutnya, Omnibus Law Cipta Kerja akan melakukan penyesuaian perhitungan besaran pesangon. Selain itu juga ada penambahan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Jadi dengan pengaturan ini (UU 13/2003) implementasinya tidak sama. Oleh karena itu kami anggap masih ada ketidakpastian dalam pesangon, ini harus kita selesaikan," ungkap dia.

Namun hingga sejauh ini, belum didapat informasi tentang bagaimana aturan pesangon yang akan diberlakukan pemerintah. Bila pun ada pengurangan, aturannya juga belum diketahui. ***