Oleh sebab itulah untuk mewujudkan langkah dalam mendongkrak sumber pajak ini, Asisten III meminta kepada Dinas perkebunan bersama bagian pertanahan agar dapat bekerja sama dalam mendata terhadap kebun sawit milik masyarakat supaya berstifikat, sehingga mereka akan taat terhadap wajib pajak PBB sebagai wajib tahun.

"Apa lagi dengan sudah adanya ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat bahwa pada Tahun 2024 seluruh lahan atau kebun milik masyarakat harus Semua nya sudah berstifikat," kata Jamaluddin.

Pada kesempata itu Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Muzamil SE, MM, menyampaikan untuk besarnya hasil pajak di Tahun 2020 ini kita hanya memasang target PBB sebesar 23 Milyar.