Gatot Nurmantyo Sebut UU Cipta Kerja Justru Buat Kegaduhan

Riko
Jumat, 16 Oktober 2020 | 09:32 WIB
Gatot Nurmantyo (net) R24/riko Gatot Nurmantyo (net)

RIAU24.COM -  Mantan Panglima TNI sekaligus Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait kegaduhan di masa pandemi Covid-19. Gatot mengatakan kegaduhan justru dibuat oleh DPR dan pemerintah yang telah mengesahkan UU Omnibus Law

Baca juga: Berlaku Besok, Ini yang Berbeda Dari PSBB Jakarta Sebelumnya

"Presiden dua hari sebelumnya (mengatakan) dalam kondisi seperti ini jangan membuat kegaduhan. Tapi DPR sendiri ngetok (Omnibus Law)," kata dia dalam Channel Youtube resmi milik Refly Harun dikutip CNNIndonesia.com, Kamis 15 Oktober 2020.

Dia mengatakan demonstrasi oleh berbagai elemen masyarakat merupakan reaksi atas pengesahan RUU Cipta Kerja. Mereka menolak omnibus law yang saat ini drafnya telah diserahkan kepada presiden untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang.

"Justru ini (UU Cipta Kerja) yang buat kegaduhan. Kegaduhan berdasar analisa dari para petinggi perguruan besar," kata Gatot.

Pada kesempatan itu, Gatot juga menjawab pertanyaan Refly Harun terkait tudingan Jokowi terhadap KAMI membuat kegaduhan lantaran mengadakan deklarasi di berbagai daerah.

Gatot juga menjawab beberapa pihak yang menuding KAMI dibalik demonstrasi besar-besaran itu.

"KAMI dituduh ada di balik demo ini, kemudian bahkan ada lagi yang katakan KAMI yang desain provokator radikal," kata dia.

Gatot mengatakan pemerintah tak perlu menuding pihak lain sebagai provokator demo. Sebab menurutnya, pemerintah bisa dengan mudah mendapatkan informasi terkait provokator aksi melalui BIN maupun kepolisian.

"Tinggal cari saja. Sangat mudah, sangat mudah sekali. Yang bakar-bakar fasilitas umum, cek saja CCTV ada. Mahasiswa berdemo berdasar pada hukum," kata dia.

Baca juga: Dayana Tanya Apa Maksud Kata Buaya, Fiki Naki Ngakak dan Jawaban Begini

Alih-alih melempar tudingan, Gatot menyarankan agar pemerintah menggelar dialog terkait undang-undang ini. Dia mengatakan pemerintah bisa memberi penjelasan secara detail terkait undang-undang kontroversial ini.

"Kalau bisa, berdialog untuk dapat kejelasan. Saat ini yang ada haruslah penjelasan terbuka," kata dia.



Informasi Anda Genggam



Loading...