Setahun Jokowi-Maruf Jadi Presiden, PKS: Masalah Penegakan Hukum Dan Ekonomi Masih Jauh Dari Harapan

RIAU24.COM -  Besok 20 Oktober 2020 satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin menjadi Presiden. Evaluasi PKS kinerja Jokowi- Maruf Amin belum memuaskan lantaran masih menyisakan sejumlah catatan serius bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Mulai dari penegakan hukum hingga kondisi perekonomian nasional yang sebelum terdampak Covid-19 dinilai cukup mengkhawatirkan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai masalah penegakan hukum masih sangat jauh dari harapan masyarakat. Hal itu antara lain ditandai dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam menangani kasus Djoko Tjandra.

"Penegakkan hukum kian menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan," kata Mardani mengutip dari Politik RMOL. Senin 19 Oktober 2020.

"Pertama, peranan KPK yang lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan dan rencana pemberian mobil dinas yang sebanrnya bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK, menjadi cerita sedih. Kedua, Kebakaran di Kejagung dan penanganan kasus Djoko Candra yang blm membongkar semuanya menjadi catatan besar," sambungnya.

"Belum lagi, skandal Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang memicu reaksi publik hingga hari ini," ujar Mardani Lagi.