Ketika Rencana Massal Penguburan Korban COVID-19 di Maladewa Justru Meminggirkan Para Muslim di Sri Lanka
Muslim membentuk hampir 10 persen dari 21 juta penduduk Sri Lanka. Sejak berakhirnya perang berdarah selama puluhan tahun antara separatis Tamil dan militer pada 2009, mereka menghadapi permusuhan yang meningkat dari nasionalis Buddha Sinhala. Kelompok garis keras menuduh Muslim memiliki tingkat kelahiran yang tinggi dan memaksa orang untuk masuk Islam untuk mengurangi mayoritas Buddha Sinhala di Sri Lanka, yang merupakan 70 persen dari populasi negara itu. Dalam beberapa tahun terakhir, gerombolan - yang sering diserang oleh biksu Buddha garis keras - menargetkan rumah dan bisnis Muslim, serta tempat ibadah mereka.
Permusuhan hanya meningkat setelah serangan bunuh diri mematikan di gereja dan hotel pada April 2019 yang diklaim oleh kelompok ISIL (ISIS). Pemerintah Sri Lanka memberlakukan kebijakan kremasi pada Maret, dengan mengatakan virus corona dapat mencemari air bawah tanah. Tindakan itu menuai kritik dari PBB dan kelompok hak asasi, serta politisi oposisi di Sri Lanka.
Pemerintah belum mengkonfirmasi apakah Rajapaksa meminta Maladewa untuk memfasilitasi penguburan dan juru bicara presiden Keheliya Rambukwella mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Rabu bahwa masalah tersebut tidak pernah dibahas dengan kabinet.
Pejabat Sri Lanka telah menyarankan Maladewa memulai langkah tersebut, dengan Hemantha Herath, wakil direktur jenderal Layanan Kesehatan Masyarakat, mengatakan kepada Daily Mirror pada hari Senin bahwa pemerintah Maladewa telah "turun tangan" untuk memfasilitasi penguburan. “Karena mereka terpecah menjadi pulau-pulau, dan tidak menghadapi masalah yang sama seperti kita,” katanya seperti dikutip.
"Pemerintah Maladewa telah menawarkan untuk menguburkan mayat di salah satu pulau mereka… Kami tidak tahu seberapa praktis ini sampai kelayakan dilakukan. Opsi praktis belum dieksplorasi. Hanya dengan begitu kita bisa tahu apakah ini akan terjadi atau tidak.”
Pemerintah Maladewa mengatakan konsultasi atas permintaan Rajapaksa - yang dilakukan selama panggilan telepon pada hari Senin dengan mitranya dari Maladewa, Ibrahim Mohamed Solih - terus berlanjut. "Kami sedang mempertimbangkan apa yang akan menjadi tanggapan yang tepat dan manusiawi," kata Ibrahim Hood, juru bicara Solih.
