Sekum Muhammadiyah Tolak Jadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pengamat Sebut Biasanya Jadi Menteri
Ilustrasi
Selain itu, Kementerian Agama sudah kembali dipangku pengurus NU, sesuai tradisi. Dengan demikian, seharusnya Kementerian Pendidikan juga dipangku orang dari Muhammadiyah.
Sedangkan yang ketiga, Ray mengatakan, menjadi wakil menteri tidak sama dengan menteri. Sebab, selalu ada situasi yang membuat banyak ide tidak dapat diwujudkan.
Berdasarkan tiga alasan itu, ia menilai pilihan Abdul Muti berada di luar lingkaran kekuasaan, merupakan langkah yang paling tepat untuk mengelola sendiri kebijakan yang mereka inginkan.
"Nampaknya Muhammadiyah memilih menjadi mitra kritis pemerintah. Peran yang memang sangat dibutuhkan di era kedua Jokowi. Peran ini jauh lebih bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa dan negara," pungkasnya. ***
