yang dapat merugikan Partai Demokrat.

"Maklumat ini memuat tiga point, pertama; tidak menggunakan merek, lambang, bendera dan atribut partai lainnya tanpa izin sebagaimana telah disahkan oleh Direktur Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 24 Oktober 2017 dengan
Nomor Registrasi IDMM000201281 atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Demokrat, jalan Proklamasi, No 41, Menteng, Jakarta Pusat dengan Ketua Umum Agus
Harimurti Yudhoyono,"tegas Asri. Rabu 17 Maret 2021.