Utusan Myanmar PBB Mendesak Zona Larangan Terbang Karena Banyaknya Pengunjuk Rasa yang Tewas
RIAU24.COM - Duta besar Myanmar sendiri untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyerukan zona larangan terbang dan sanksi, karena komunitas internasional lebih menekan pemerintah militer untuk mengakhiri tindakan keras mematikan dan memulihkan demokrasi, dan ketika jumlah korban tewas terus meningkat dengan puluhan lainnya dilaporkan terbunuh pada hari Sabtu pagi. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memohon tindakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat di mana KTT Asia Tenggara tentang krisis tersebut mulai terbentuk, tetapi kepemimpinan militer tetap menentang dan menolak masuk ke utusan khusus PBB.
Duta Besar Kyaw Moe Tun, yang dengan penuh semangat menolak kudeta 1 Februari dan mengesampingkan klaim militer bahwa dia tidak lagi mewakili Myanmar, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa telah terjadi "kurangnya tindakan yang memadai dan kuat" meskipun ada ratusan kematian, termasuk anak-anak. .
“Tindakan kolektif dan kuat Anda dibutuhkan segera,” kata Kyaw Moe Tun, dalam sambutan virtual saat dia duduk di depan bendera Myanmar dan PBB. “Saya sangat yakin bahwa komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, tidak akan membiarkan kekejaman ini terus terjadi di Myanmar.”
Dia juga meminta embargo senjata internasional dan pembekuan rekening bank yang terkait dengan anggota militer dan keluarganya. Semua investasi asing langsung juga harus ditangguhkan sampai pemulihan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, kata duta besar.
Seruan diplomat itu datang ketika muncul laporan tentang tindakan keras yang lebih mematikan di negara itu, dengan setidaknya 60 warga sipil tewas pada Jumat malam dan hingga Sabtu pagi selama protes di divisi Bago di luar kota terbesar Yangon. Menurut Radio Free Asia, warga sipil dilaporkan ditembak menggunakan peluru tajam ketika pasukan keamanan mulai membongkar barikade yang dipasang oleh para pengunjuk rasa. Beberapa orang juga dilaporkan dibawa oleh polisi tanpa surat perintah penangkapan.
China dan Rusia menggunakan hak veto di Dewan Keamanan dan umumnya menentang sanksi internasional, meskipun Beijing - sekutu utama militer Myanmar - telah menyuarakan keprihatinan yang meningkat tentang ketidakstabilan di tetangganya.
