Ade Armando Sentil Anies Baswedan Setelah Tuduh Metro TV Membela Perusahaan Asuransi Jiwa : Gubernur Ini Sakit Ya

Rizka
Jumat, 09 Juli 2021 | 14:28 WIB
google R24/riz google

RIAU24.COM -  Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando kembali mengkritik sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menuduh Metro TV dalam sebuah wawancara soal penindakan perusahaan yang diduga melanggar PPKM darurat.

Ade Armando terlihat heran, padahal menurutnya Metro TV hanya bertanya atas langkah Anies menindak sebuah perusahaan yang diduga melanggar ketentuan PPKM Darurat, tetapi sikap Anies seolah menyalahkan Metro TV.

Dalam wawancara dengan Metro TV, Anies ditanyakan perusahaan yang ditindak itu adalah sektor esensial, Gubernur DKI Jakarta itu lalu menegaskan kalau tidak puas silakan gugat ke PTUN saja.

Baca juga: Satu Tahun Menikah, Meggy Wulandari ke Suami: Semoga Diberikan Keturunan Lagi

Melihat hal itu Ade Armando turut membela Metro TV yang disentil oleh Anies dalam penindakan aturan PPKM Darurat beberapa hari lalu.

“Gubernur ini sakit ya. Dia menuduh Metro TV membela mereka yg membahayakan keselamatan sesama. Padahal Metro cuma minta penjelasan mengapa perusahaan asuransi jiwa yang masuk dalam sektor esensial PPKM juga diancam pidana?” tulis Ade pada akun Facebooknya, Jumat (9/7).

Sebelumnya Anies menindak perusahaan yang melanggar ketentuan PPKM Darurat. Ia menutup sementara operasional perusahaan asuransi jiwa PR Equity Life Indonesia.

Kemudian Metro TV dalam wawancaranya mempertanyakan kan perusahaan asuransi jiwa itu masuk sektor esensial yang dibolehkan beroperasi pada PPKM Darurat. Kenapa Anies malah mengambil langkah menutup operasional sementara perusahaan sektor esensial tersebut.

Baca juga: Geger! Satu Pasangan Di Grebek Dalam WC Umum, Netizen : Udah di Ujung Woi Kasihan

Apalagi menurut data Metro TV, perusahaan asuransi jiwa itu sudah menerapkan 50 persen kerja dari kantor dan perusahaan mengklaim tak melanggar ketentuan PPKM Darurat.

Atas pertanyaan Metro TV itu, Anies menjawab tegas silakan mengaku ke pengadilan saja kalau perusahaan tidak puas dengan penindakan Pemprov DKI Jakarta.

 


Informasi Anda Genggam


Loading...