BKH PGRI Riau Sampaikan Aspirasi Soal Kesejahteraan Guru Honor Hingga Formasi PPPK ke Fraksi Partai Golkar DPRD Riau

Riki Ariyanto
Senin, 08 November 2021 | 20:54 WIB
Pengurus BKH PGRI Riau disambut Ketua Fraksi Partai Golkar, Karmila Sari. Juga hadir Komisi V DPRD Riau (Dapil Kampar) Ramos Teddy Sianturi, Ketua Komisi IV (Dapil Kota Pekanbaru) Paris Ihwan, dan staf Fraksi Partai Golkar DPRD Riau, Ikhsan (foto/ist) R24/riki Pengurus BKH PGRI Riau disambut Ketua Fraksi Partai Golkar, Karmila Sari. Juga hadir Komisi V DPRD Riau (Dapil Kampar) Ramos Teddy Sianturi, Ketua Komisi IV (Dapil Kota Pekanbaru) Paris Ihwan, dan staf Fraksi Partai Golkar DPRD Riau, Ikhsan (foto/ist)

RIAU24.COM - Senin (8/11/2021), Pengurus Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (BKH PGRI) Provinsi Riau menyampaikan aspirasi bersama Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau. Audiensi tersebut untuk menyampaikan aspirasi dari guru honor mengenai nasibnya.

Hal tersebut dikatakan Ketua Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (BKH PGRI) Riau Eko Wibowo kepada Riau24.com. "Kami melakukan audiensi untuk menyampaikan beberapa aspirasi dari rekan kita termasuk kesejahteraan formasi PPPK, dan mengusulkan BPJS tenagabkerja," sebut Eko Wibowo yang akrab disapa Ekowi, Senin (8/11/2021).

Dalam pertemuan itu pengurus BKH PGRI Riau disambut Ketua Fraksi Partai Golkar, Karmila Sari. Juga hadir Komisi V DPRD Riau (Dapil Kampar) Ramos Teddy Sianturi, Ketua Komisi IV (Dapil Kota Pekanbaru) Paris Ihwan, dan staf Fraksi Partai Golkar DPRD Riau, Ikhsan.

Baca juga: Honda Ajak Pelajar MAN 1 Meranti Gunakan Helm SNI

Poin-poin yang disampaikan dalam audiensi tersebut antara lain, pertama mengusulkan formasi PPPK Guru Agama Islam dan Guru Agama non Islam pada tingkat SMA dan SMK se-Riau pada Tahun 2022. "Karena di tahun 2021 formasi PPPK untuk guru honor Agama Islam dan non Islam tidak ada," sebut Ekowi.

Kedua, mengusulkan formasi PPPK 2022 SMA/SMK Kota Pekanbaru mata pelajaran baik normatif, adaptif, dan produktif. Karena di Kota Pekanbaru formasinya tidak ada di 11 kabupaten/kota se Riau.

Ketiga, mengusulkan formasi PPPK 2022 sesuai jumlah guru honorer yangengabdi di sekolah masing-masing tanpa tes karena guru honor sudah lama mengabdi ada masa bakti 5, 10, hingga 15 tahun.

Baca juga: Dinas PKH Riau Turunkan Tim ke Siak dan Inhil Ambil Sampel Hewan yang Dicurigai Terjangkit PMK

"Kemudian mengusulkan status guru honor Bosda menjadi honor daerah provinsi sesuai dengan syarat dan kriteria yang berlaku. Lalu kenaikan gaji guru honor daerah sesuai UMK Provinsi Riau," sebut Ekowi yang juga menjabat Wakil Ketua PGRI Riau.

Berikutnya Badan Khusus Honorer PGRI Riau turut mengusulkan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru dan tenaga pendidikan honorer Provinsi Riau. "Juga guru bantu Dikdas Provinsi Riau sebaiknya gajinya ditransfer lewat Bank Riau Kepri Syariah supaya tidak ada keterlambatan gaji," sebutnya.

Maka itu Ketua Badan Khusus Honorer PGRI Riau berharap seluruh aspirasi bisa diperjuangkan, mengingat ada belasan ribu guru honor yang ada di Riau. "Kami berharap Fraksi Partai Golkar dapat memperjuangkan nasib rekan guru honor dan seluruh aspirasi yang kami sampaikan bisa diprioritas dan direspon secepatnya," harap Ekowi. 

Pengurus BKH PGRI Riau bersama Ketua Fraksi Partai Golkar, Karmila Sari telah menampung seluruh aspirasi yang disampaikan pengurus BKH PGRI Riau. Fraksi Golkar bakal berupaya menyampaikan hal tersebut baik ke Pemerintah Provinsi Riau juga ke nasional.


Informasi Anda Genggam


Loading...