Bukannya Dikurangi, Presidential Threshold Seharusnya Ditambah, Kata Politisi Ini

Azhar
Sabtu, 08 Januari 2022 | 09:18 WIB
Aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi dalam rangka penghapusan presidential threshold. Sumber: Katadata R24/azhar Aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi dalam rangka penghapusan presidential threshold. Sumber: Katadata

RIAU24.COM -  Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto buka suara terkait sikap banyak pihak yang menginginkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dibuat menjadi 0 persen.

Hasto malah mengingkkan ambang batas pencalonan presiden itu ditambah dikutip dari sindonews.com, Sabtu, 8 Januari 2022.

"Presidential threshold 20 persen itu seharusnya malah ditambah," ujarnya.

Baca juga: Ini Tanggapan Daerah Usai Ketum Airlangga Perintahkan Kader Agar Segera Jalin Kerja Sama dengan PPP dan PAN

Dia beralasan, presidential threshold dibuat untuk menjalankan pemerintah secara efektif.

"Jadi diperlukan regulasi-regulasi untuk memastikan pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu itu juga mampu menjalankan tugas-tugasnya secara efektif," ujarnya.

Dia mencontohkan penggunaan presidential threshold dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti misalnya ketika calon mahasiwa ingin masuk universitas atau perguruan tinggi ternama yang memiliki syarat-syarat dan ketentuan tertentu.

Baca juga: Kampanye Pemilu 2024 Begitu Singkat, Benarkah?

Hasto tak bisa membayangkan jika semua calon mahasiswa berhak masuk ke universitas ternama.

"Bisa kita bayangkan bagaimana pengajaran di universitas, apalagi ini suatu bangsa, suatu negara yang bertanggung jawab pada lebih 270 juta rakyat Indonesia," ujarnya.


Informasi Anda Genggam


Loading...