Demokrat Minta Pertanggungjawaban Luhut Soal 110 Juta Orang Mau Pemilu 2024 Ditunda

Azhar
Minggu, 13 Maret 2022 | 09:41 WIB
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bamkostra) PD, Herzaky Mahendra Putra. Sumber: Tribunnews.com R24/azhar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bamkostra) PD, Herzaky Mahendra Putra. Sumber: Tribunnews.com

RIAU24.COM -  Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bamkostra) PD, Herzaky Mahendra Putra meminta sumber big data yang diklaim Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan soal 110 juta netizen mau Pemilu 2024 ditunda.

Tak hanya itu, Partai Demokrat juga dengan tegas meminta agar Luhut membuka metode pengambilan data tersebut dikutip dari detik.com, Sabtu, 12 Maret 2022.

"Mari dibongkar itu siapa lembaga yang mengolah big data versi pemerintah,"pintanya.

Baca juga: Survei: Prabowo Subianto Kokoh Puncaki Elektabilitas Capres 2024

Tak hanya sekedar meminta angka statistik, dia juga mempertanyakan bagaimana perangkaan itu diperoleh.

"Lalu, seperti apa mengambil datanya? 110 Juta netizen bahas penundaan pemilu? Darimana itu angkanya?" sebutnya.

"Berapa persen itu dari total data yang diambil? Pengguna media sosialnya beneran manusia, atau seperti biasa, pendengung dan akun bot pendukung pemerintah?," ujarnya kembali.

Menurutnya, bahaya jika pemerintah lebih banyak menghabiskan waktu untuk melanggengkan kekuasaan ditengah situasi ekonomi seperti ini.

Baca juga: Puan Besok Bahas Pemilu 2024 di Monas Bersama Ketum Golkar Airlangga

Salah satu alasannya karena masih terdampak Pandemi Covid-19.

"Punya segala sumber daya yang diperlukan. Tapi, waktu dan tenaganya lebih banyak dipakai untuk berupaya melanggengkan kekuasaan. Bukannya mengurusi rakyat yang sedang susah, sedang kesulitan karena pandemi," ujarnya.


Informasi Anda Genggam


Loading...