Menu

Ekspor Larangan CPO Dicabut, Ketua DPRD Riau Sambut Baik Kebijakan Jokowi

Riko 20 May 2022, 14:11
Yulisman
Yulisman

RIAU24.COM - Presiden Jokowi resmi mengumumkan pencabutan larangan ekspor CPO (Crude Palm Oil) yang sebelumnya dihentikan karena alasan ketersediaan dan harga yang tinggi di dalam negeri. 

Menurut Presiden saat ini ketersediaan minyak goreng di pasar cukup melimpah, dari sisi harga pun menurut presiden sudah berani.

Menanggapi kebijakan tersebut, ketua DPRD Riau Yulisman ikut menyambut baik. Menurutnya dengan dicabutnya larangan itu akan memberikan angin segar bagi masyarakat Riau yang menggantungkan nasib di sektor sawit.

Menurut Yulisman sektor sawit merupakan bagian yang berpengaruh terhadap kesejahteraan perekonomian warga Riau. Dan jika hal tersebut terganggu tentunya dampaknya sangat besar bagi warga Riau. Maka dari itu kebijakan ini segera diterapkan di daerah. Agar harga petani CPO kembali normal dan perekonomian semakin membaik.

"Jadi saya menyambut baik telah dibukanya eskpor CPO  ini oleh presiden. Semoga dengan dibukanya ini masyarakat khusunya petani sawit bisa kembali sejahtera,"terangnya. Jumat (20/5/2022).

Kepada Perusahaan Perkebunan Sawit (PKS) politisi Golkar ini juga berharap tidak ada lagi yang melakukan pembelian CPO dibawah harga normal. Karna selama ini ditemukan ada PKS nakal yang membeli TBS dibawah harga pasar sehingga merugikan para petani sawit.

Tapi dengan adanya kebijakan pencabutan ekspor oleh presiden demi mengamankan ketersediaan bahan minyak goreng untuk masyarakat.

"Sebab para pelaku usaha selalu sibuk memikirkan suplai produk olahannya ke luar negri karena menguntungkan dan melupakan tugasnya memenuhi kebutuhan dalam negeri," katanya.

Dalam dari itu, Politisi Dapil Inhu-Kuansing itu juga meminta selain menstabilkan harga TBS dan membatalkan larangan ekspor, harga pupuk juga diminta diturunkan. Agar petani tidak menjerit ditengah harga CPO yang turun.

"Karena selama ini harga CPO turun sementara harga pupuk naik. Alhasil petani menjerit. Maka dari itu kita minta pemerintah bisa mencarikan solusinya agar petani tidak kewalahan,"pungkasnya.