Mahfud MD Sebut Ferdy Sambo Ditakuti Internal Polri hingga Jenderal Bintang Tiga

Amastya
Jumat, 19 Agustus 2022 | 10:34 WIB
Mahfud MD (kiri), Ferdy Sambo (kanan) R24/tya Mahfud MD (kiri), Ferdy Sambo (kanan)

RIAU24.COM Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) kembali mengungkapkan fakta terbaru terkait sosok Ferdy Sambo, perwira Polri yang telah menembak ajudannya sendiri Brigadir J.

Baca juga: Usai Minta Rizky Billar Ceraikan Lesti Kejora Pinkan Mambo Dikecam Ustadz

Mahfud MD menyebutkan bahwa sosok Ferdy Sambo sangat ditakuti di lingkungan internal Polri, bahkan sampai ke jenderal bintang tiga tidak berkutik yang man secara struktural berada di atas Sambo .

"Kan pada takut juga yang saya dengar, bintang tiga pun enggak bisa lebih tinggi dari dia. Meskipun secara struktural iya," kata Mahfud MD dikutip dari kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, pada Kamis (18/8/2022).

Mahfud mengatakan, jabatan Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri, membuat dirinya memiliki kekuasaan yang sangat besar di internal Polri.

Ditambah wewenang Sambo perihal semua tindakan pemeriksaan, penyidikan, hingga pemindahan anggota harus berdasarkan persetujuannya.

"Jadi begini, Div Propam itu, Kadiv Propam itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Karena Div Propam itu mempunyai, sebagai divisi ia mempunyai direktorat atau deputi-deputi itu semua di bawah kekuasannya," jelas Mahfud.

"Yang memeriksa, yang menyelidiki ini, yang memerintah, menghukum, yang mengeksekusi, yang memindah orang, dan semua harus persetujuan Pak Sambo. Tunggal. Pada akhirnya, mulai dari memeriksa, menghukum, mengadili, memindah, menaikan di situ, memberi fasilitas ada di kepala divisi ini," tambahnya.

Kemudian, karena kondisi seperti itu membuat Mahfud menyarankan agar tubuh kepolisian perlu dibenahi. Lebih lagi ia mengatakan, harus ada pembagian kewenangan yang setara di dalam kepolisian.

Baca juga: Begini Kabar Terbaru Lenny Marlina Aktris Tercantik di Era 1970-an

"Itu menunjukkan bahwa perlu ada pembenahan di Polri agar terjadi kesatuan sebagai sebuah institusi pemerintah di bidang keamanan," katanya.

"Mungkin sebaiknya pakai sistem ketatanegaraan saja, yang memeriksa dan menghukum beda dong, sehingga disejajarkan saja dengan Sambo orang-orang ini," pungkasnya.

(***)


Informasi Anda Genggam


Loading...