PBB Sebut Serikat Pekerja Myanmar Menghadapi Kepunahan Pasca Kudeta
RIAU24.COM - Serikat pekerja Myanmar dan organisasi masyarakat sipil menghadapi ancaman kepunahan di bawah pemerintahan militer yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun lalu, menurut laporan PBB.
Organisasi buruh dan kelompok masyarakat sipil lainnya telah menghadapi kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, penggerebekan dan penyitaan, ancaman panggilan telepon dan pengawasan sejak pengambilalihan Februari 2021 oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menurut laporan yang dirilis pada hari Rabu oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Penganiayaan yang ditargetkan terhadap kelompok-kelompok yang membantu pekerja dan migran telah secara substansial membatasi kemampuan mereka untuk beroperasi, dan memaksa penyelenggara untuk membuat perubahan besar pada pekerjaan mereka untuk memastikan keamanan dan keselamatan mereka, kata ILO.
Badan PBB itu mengatakan risiko meluas ke kedua organisasi yang telah dilarang sejak kudeta dan mereka yang tidak secara resmi dimasukkan dalam daftar hitam, dengan pihak berwenang sering menangkap para pemimpin dengan dalih menimbulkan ketakutan, menyebarkan berita palsu atau agitasi.
Seorang pemimpin serikat pekerja, yang dikutip secara anonim dalam laporan tersebut, mengatakan secara efektif “tidak ada lagi serikat pekerja di Myanmar” karena tidak ada cara untuk mendaftar secara legal sebagai serikat pekerja.
“Serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil telah memberikan landasan bagi banyak kemajuan yang dicapai dalam meningkatkan perlindungan hak-hak buruh di Myanmar selama dekade terakhir. Keadaan saat ini merupakan ancaman nyata bagi keberadaan mereka,” kata Panudda Boonpala, wakil direktur regional ILO untuk Asia dan Pasifik.
“Komunitas internasional harus mendukung organisasi-organisasi ini untuk membantu mereka bertahan dan melanjutkan pekerjaan vital mereka.”
ILO, yang melakukan wawancara dengan 21 serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil untuk laporan tersebut, merekomendasikan agar organisasi internasional menyederhanakan atau mengurangi persyaratan pelaporan dan uji tuntas untuk memungkinkan pendanaan yang lebih besar dan lebih tidak terbatas bagi organisasi yang menghadapi penganiayaan.
Myanmar telah dilanda ketidakstabilan dan kekerasan sejak militer menggulingkan pemerintah pemenang Nobel Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis.
Bank Dunia memperkirakan ekonomi negara itu akan tumbuh tiga persen tahun ini, setelah mengalami kontraksi 18 persen pada 2021.
Awal bulan ini, ILO memperkirakan bahwa negara Asia Tenggara itu memiliki 1,1 juta pekerjaan lebih sedikit daripada sebelum pandemi Covid-19 dan kudeta. ***
