RIAU24.COM -  Panglima militer Pakistan yang akan pensiun, Jenderal Qamar Javed Bajwa, mengatakan militer telah mencampuri politik secara tidak sah selama beberapa dekade dan tidak akan lagi melakukannya.

Dalam pidato terakhirnya sebagai panglima militer, Bajwa pada hari Rabu membela institusi paling kuat di negara itu, yang mendapat kritik, terutama dari mantan Perdana Menteri Imran Khan, yang menuduh tentara berperan dalam pemecatannya pada bulan April.

Berbicara di sebuah acara di markas tentara di timur kota Rawalpindi, jenderal berusia 62 tahun itu bertanya-tanya mengapa tentara di negara tetangga India tidak dikritik oleh publik.

“Menurut pendapat saya, alasannya adalah campur tangan terus-menerus oleh tentara dalam politik selama 70 tahun terakhir, yang tidak konstitusional,” katanya. “Itulah sebabnya, sejak Februari tahun lalu, militer telah memutuskan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam masalah politik apa pun.”

Dia menambahkan bahwa militer telah memulai “katarsis” dan menyatakan harapan bahwa partai politik juga akan “melakukan introspeksi terhadap perilaku mereka.”

“Kenyataannya adalah di Pakistan, lembaga, partai politik, dan masyarakat sipil – mereka semua membuat kesalahan,” kata Bajwa. “Sudah saatnya kita belajar dari mereka dan bergerak maju.”

Bajwa menyoroti situasi ekonomi Pakistan yang genting dan meminta semua pemangku kepentingan untuk mengesampingkan ego mereka, bekerja sama dan belajar menerima kemenangan dan kekalahan mereka.

Jenderal berusia 62 tahun itu telah memimpin militer bersenjata nuklir berkekuatan 600.000 sejak 2016. Dia diberikan perpanjangan tiga tahun pada Agustus 2019 oleh Perdana Menteri Khan saat itu. Dia akan pensiun pada hari Selasa.

Perdana Menteri Shahbaz Sharif diperkirakan akan mengumumkan penggantinya dalam beberapa hari mendatang.

Dalam pidato yang berlangsung kira-kira 10 menit, Bajwa menghabiskan banyak waktu untuk topik politik dan mengutuk curahan negatif dan kritik keras terhadap militer, yang telah menjalankan negara selama lebih dari separuh waktu sejak kemerdekaannya pada tahun 1947.

Tentara memiliki kepentingan besar dalam ekonomi dan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan kebijakan negara Asia Selatan tersebut dalam urusan luar negeri dan keamanan nasional. Tidak ada perdana menteri yang pernah menyelesaikan masa jabatannya.

Diakui Bajwa, kritik terhadap militer dari partai politik dan masyarakat adalah hak mereka, namun memperingatkan agar tidak menggunakan kata-kata yang tidak bermartabat terhadap tentara.

“Semua orang harus mengingat … bahwa kesabaran ini ada batasnya,” katanya. “Saya ingin mengabaikan kritik agresif terhadap diri saya dan tentara saya karena Pakistan adalah yang terpenting bagi kita semua.”

 

***