Kualitas Hidup Rendah, DPRD Riau Minta Pemprov Seriusi Pengajuan 7000 Guru PNS
RIAU24.COM - Iklim pembelajaran pasca pandemi Covid-19 mempengaruhi cara kerja guru.
Pembelajaran online yg menjauhkan jarak fisik antara guru dan siswa menjadikan Guru semakin kesulitan dalam hal pembentukan karakter anak.
Anggota Komisi V DPRD RIau, Ade Hartati Rahmat melihat tantangan yang semakin meningkat bagi guru ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup guru. Terlebih lagi bagi guru non Aparatur Sipil Negar (ASN) yang honornya kerap tidak memenuhi kebutuhan hidup dalam satu bulan.
"Tuntutan pekerjaan sebagai abdi negara, sebagai cahaya bagi masa depan anak bangsa terkadang tidak seimbang dengan gaji atau honor yg diberikan . Terutama Guru yang berstatus bukan ASN," Papar Ade Hartati (25/11/2022)
Hal ini disebut Ade kontraproduktif dengan tujuan peningkatan kualitas anak didik. Tanpa kualitas hidup yang layak, sulit berharap terobosan besar lahir dari guru.
"Kesejahteraan yang jauh dari kata cukup tentu menyulitkan Bapak Ibu Guru dalam hal berkreasi dan berinovasi seperti tuntutan Pemerintah. Belum lagi terkait status mereka yg masih sebagai tenaga honorer baik honor daerah maupun Guru Bantu, tidak menjamin apapun bagi masa depan pengabdian Bapak Ibu Guru,"
Ade juga mengingatkan terkait dengan adanya usulan Pemerintah Provinsi Riau untuk membuka formasi guru PNS hampir 7000 ke Pemerintah Pusat. Ia berharap hal ini bukan sekedar retorika dan pepesan kosong bagi Guru.
"Angka 7000 formasi Guru yang dijanjikan perlu keseriusan Pemrov dalam mengawalnya di pusat agar 7000 formasi itu betul-betul bisa terwujud," tegas Ade.
Keseimbangan pengembangan pendidikan di sekolah negeri dan swasta puin perlu diperhatikan mengingat pendidikan yang dikelola oleh swasta juga merupakan bagian yg tidak boleh terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia.
Lebih jauh ia menjelaskan kebutuhan Guru harus terpetakan secara baik dan direncanakan matang agar dunia Pendidikan di Riau mampu berdaya saing.
Ia mengingatkan agar Dinas Pendidikan dijauhkan dari kepentingan politis.
"Kolaborasi dalam memajukan pendidikan dimulai dari keseriusan Pemerintah daerah dalam menempatkan orang-orang terbaiknya di Dinas Pendidikan Riau," tutup Ade.
