RIAU24.COM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bakal memperingati 75 tahun Hari Nakba Palestina. 

Hal itu diputuskan lewat resolusi pro-Palestina yang diadopsi organisasi tersebut pada Rabu (30/11).

Nakba merupakan peristiwa eksodus massal setidaknya 750 ribu warga Palestina akibat pembentukan negara Israel pada 1948 lalu dan biasa diperingati pada 15 Mei setiap tahunnya.

"Peringatan 75 tahun Nakba, termasuk dengan menyelenggarakan acara tingkat tinggi di Aula Majelis Umum pada 15 Mei 2023," demikian kutipan resolusi Majelis Umum PBB pada Kamis (1/12).

Resolusi Nakba ini merupakan salah satu dari beberapa resolusi serupa yang diajukan sejumlah negara dalam pertemuan Majelis Umum PBB tentang isu Palestina.

Inisiatif ini disponsori oleh Mesir, Yordania, Senegal, Tunisia, Yaman, dan Palestina yang mendapat 90 dukungan. Sementara itu, 30 negara menentang dan 47 lainnya memutuskan abstain.

Israel, Australia, Kanada, Denmark, Jerman, yunani, Hongaria, Italia, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat termasuk di antara negara-negara yang menolak resolusi peringatan Nakba ini.

Sementara itu, Ukraina memilih abstain. Kyiv diketahui mulai bersitegang dengan Israel lantaran mendukung resolusi anti-Israel awal bulan ini.

Tak cuma soal Nakba, PBB juga turut mengadopsi empat resolusi lain, termasuk resolusi yang meminta Israel untuk menghentikan semua tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter, dan status Wilayah Pendudukan Palestina.

Hal itu tertuang dalam resolusi berjudul "Penyelesaian damai atas masalah Palestina". Resolusi itu juga menekankan perlunya upaya kolektif untuk melaksanakan negosiasi yang kredibel atas semua masalah status akhir.

Resolusi juga menyerukan upaya intensif oleh semua pihak untuk menuju perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah sesuai dengan resolusi PBB, termasuk resolusi Dewan Keamanan 2334, kerangka acuan Madrid, Prakarsa Perdamaian Arab, dan peta jalan kuartet.

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan resolusi itu merupakan "satu-satunya tujuan untuk menyalahkan apa yang terjadi di Timur Tengah semata-mata pada Israel sambil membebaskan Palestina dari segala tanggung jawab."

"Coba bayangkan masyarakat internasional memperingati hari kemerdekaan negara Anda dengan menyebutnya bencana. Sungguh memalukan," kata Erdan tentang resolusi Nakba seperti dikutip The Times of Israel.

"Kebohongan orang Palestina tidak boleh lagi diterima di panggung dunia, sama seperti badan ini harus berhenti membiarkan orang Palestina terus memegang kendali. Saya mendesak Anda semua untuk berhenti secara membabi buta mendukung fitnah Palestina," lanjutnya. 

Erdan menerangkan bahwa Israel pada dasarnya memilih untuk mengadopsi Resolusi 181, yakni Rencana Pemisahan, namun Orang Arab dan Palestina tak pernah setuju.

"Lima tentara Arab, bersama dengan orang Arab yang tinggal di Israel mencoba menghancurkan dan memusnahkan kami," ucap dia.

Sementara itu, Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyambut resolusi yang diadopsi PBB. Ia berujar tidak ada solusi dua negara tanpa Palestina diakui sebagai negara berdaulat dan merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

"Siapa pun yang serius dengan solusi dua negara harus membantu menyelamatkan negara Palestina dan mengakuinya sekarang tanpa ditunda-tunda lagi," ujarnya.

(***)