Anggaran Kemiskinan Habis untuk Studi Banding dan Rapat, Sri Mulyani: Wong Sudah Ada by Name
RIAU24.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk banyak rapat di hotel dan studi banding.
Pernyataan itu dikemukakan Anas, sapaannya, dalam acara Sosialisasi Permenpan RB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/1) lalu.
Melansir money.kompas.com, Sri Mulyani menjelaskan pada dasarnya anggaran penanganan kemiskinan telah disusun ke berbagai program, sehingga tak mungkin digunakan untuk studi banding ataupun rapat di hotel.
"Kalau anggaran bansos (bantuan sosial) dan program-program untuk mendukung pengurangan kemiskinan, tahun lalu kan Rp 460 triliun, itu sebagian besar adalah program yang langsung diterima oleh kelompok miskin," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Selasa (31/1).
Anggaran penanganan kemiskinan biasanya diberikan melalui program yang sudah dibuat pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Ini adalah program tahunan pemerintah yang menyasar sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Itu enggak ada seminar-seminar, wong sudah ada by name, by address, by account number," kata Sri Mulyani.
Hal itu, kata Sri Mulyani, untuk menumbuhkan pahlawan-pahlawan ekonomi nusantara dan memberikan dukungan untuk lansia yang kurang mampu. Ia menduga yang dimaksud oleh Anas adalah anggaran adalah yang digunakan untuk belanja barang, secara umum dari kementerian dan lembaga yang digunakan di antaranya untuk pejalanan dinas dan seminar.
"Sudah sering disampaikan dari zaman kabinet sebelumnya perjalanan dinas, kemudian untuk seminar, meeting segala macam itu kita minta untuk diturunkan. Dan itu sudah kita coba untuk terus turunkan."
Begitu pula dengan program bantuan Kartu Sembako yang diberikan langsung kepada masyarakat. Serta seperti program bantuan makanan untuk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas yang langsung diberikan kepada penerima manfaat.
Dengan demikian, semua anggaran penanganan kemiskinan yang diberikan pemerintah memang sudah disesuaikan dengan jumlah sasaran penerimanya.
