RIAU24.COM - CEO TikTok, Shou Zi Chew pada hari Kamis (24/3/2023) menghadapi pertanyaan tanpa henti di tangan anggota parlemen AS atas dugaan hubungan aplikasi berbagi video dengan China dan bahaya yang ditimbulkannya kepada remaja.

Dihadapkan dengan pertanyaan yang intens oleh kedua kubu partai yakni Demokrat dan Republik, Chew membahas kekhawatiran tentang potensi akses asing yang tidak diinginkan ke data AS.

Dia mengatakan bahwa perusahaan telah mengatasi kekhawatiran dengan tindakan nyata selama dua tahun terakhir dan bahwa TikTok memiliki warisan data AS yang akan dihapus tahun ini.

"Kami memiliki data AS lama yang ada di server kami di Virginia dan di Singapura. Kami menghapusnya dan kami berharap itu akan selesai tahun ini," katanya saat sesi pagi sidang Komite Energi dan Perdagangan DPR.

“Ketika itu dilakukan, semua data AS yang dilindungi akan berada di bawah perlindungan hukum AS dan di bawah kendali tim keamanan yang dipimpin AS. Ini menghilangkan kekhawatiran bahwa beberapa dari Anda telah berbagi dengan saya bahwa data pengguna TikTok dapat tunduk pada hukum Tiongkok," tambahnya.

Sidang itu datang ketika TikTok berusaha untuk selamat dari ultimatum Gedung Putih bahwa untuk menghindari larangan di Amerika Serikat, aplikasi tersebut harus berpisah dari pemiliknya yang berasal dari China.

Chew mengatakan bahwa perusahaan induk TikTok, ByteDance tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah China dan merupakan perusahaan swasta.

Anggota Kongres dari Partai Demokrat Darren Soto, bagaimanapun, mengulangi tuntutan bahwa TikTok perlu menjadi perusahaan Amerika dengan nilai-nilai Amerika dan mengakhiri semua hubungan dengan Partai Komunis China.

TikTok yang di Amerika memiliki basis pengguna 150 juta menghadapi larangan yang, menurut AFP, akan menjadi tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada perusahaan media oleh pemerintah AS.

Perusahaan, bagaimanapun, masih berharap untuk menenangkan pihak berwenang dengan rencana rumitnya yang berjudul ‘Project Texas,’ dimana berusaha untuk memenuhi masalah keamanan nasional, di mana penanganan data AS akan dipagari menjadi divisi yang dikelola AS.

Namun, anggota parlemen mengajukan keraguan besar dan menekankan tuntutan agar aplikasi itu memutuskan hubungan dengan China.

(***)