RIAU24.COM - Pemerintah dinilai terlalu memaksakan penerapan tatanan kenormalan baru atau new normal. Karena, sampai saat ini, pemerintah tidak memiliki kebijakan yang jelas dalam penanganan dan pengendalian Covid-19.

Hal itulah yang diungkapkan oleh Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI)  Mustafa Fakhri saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

zxc1

Mustafa menyebutkan, bukan hanya prematur. Tapi 'bayi new normal' ini sama saja dengan bayi sungsang yang dipaksakan harus lahir," katanya.